konsultanpajak.or.id/ 5 Mitos Pajak yang Bikin CFO Salah Kaprah (dan Bisa Bikin Kantor Boncos!)
Lo pernah denger jokes kantor gini gak:
“Kalau gak ngerti pajak, tinggal bayar konsultan aja. Beres.”
Padahal kenyataannya jauh lebih ribet, bro. Dunia pajak Indonesia tuh ibarat game online RPG: rules-nya update terus, level musuh makin tinggi (alias DJP makin canggih), tapi banyak player alias CFO yang masih kejebak urban legend atau mitos yang… ya ampun, udah expired banget.
Masalahnya, kalau mitos ini dipercaya → bukan cuma bikin strategi pajak berantakan, tapi bisa ngancurin cashflow, reputasi, sampe bikin perusahaan jadi target audit.
Nah, di artikel ini kita bakal nge-bongkar 5 mitos pajak paling populer yang bikin banyak CFO salah kaprah. Kita kasih:
- Mitos vs Fakta
- Contoh Kasus nyata
- Action Items biar gak kejebak
- plus sedikit storytelling biar gak kaku.
Mitos 1: “Selama bayar pajak, pasti aman dari audit DJP.”
Kenapa Banyak CFO Percaya?
Karena mindset-nya simpel: “Kalau gue udah bayar, ngapain DJP ribet lagi?”
Padahal DJP bukan cuma ngejar jumlah bayar → mereka cek konsistensi data.
Fakta Aslinya:
Audit DJP itu random + risk-based. Bahkan perusahaan yang rajin bayar pajak tetep bisa kena kalau:
- Ada mismatch laporan keuangan vs SPT.
- Ada transaksi janggal (contoh: biaya iklan Rp 50M tapi revenue Rp 5M, sounds sus kan?).
- Ada data pihak ketiga yang gak match (misal vendor lapor PPh 23, tapi lo gak potong).
Contoh Kasus:
Startup marketplace di Jakarta rajin banget setor PPh Final tiap bulan. Tapi tiba-tiba 2023 kena surat cinta (SP2DK). Kenapa?
Ternyata PPN input-output mereka gak balance, karena ada seller yang lapor beda. Boom → audit jalan.
Action Items:
✅ Cross-check laporan keuangan vs SPT.
✅ Gunakan sistem integrasi (ERP, e-faktur, e-bupot).
✅ Bikin tim internal kecil khusus reconciliation data.
Mitos 2: “Transfer pricing itu cuma buat perusahaan multinasional.”
Kenapa Banyak CFO Percaya?
Karena kata “transfer pricing” langsung kebayang perusahaan global kayak Google, Apple, Unilever.
Padahal definisi sederhananya: transaksi antar pihak yang punya hubungan istimewa.
Fakta Aslinya:
Bahkan perusahaan lokal dengan 2–3 anak usaha di Indonesia bisa kena transfer pricing rules. DJP makin galak nge-track transaksi antar-entitas → apalagi kalau harga gak wajar (too low atau too high).
Contoh Kasus:
Ada grup perusahaan lokal: PT A (manufaktur), PT B (distributor), PT C (retail). Semua masih di Jakarta. Tapi pas harga jual antar perusahaan terlalu murah, DJP minta mereka bikin Transfer Pricing Documentation (TP Doc).
Action Items:
✅ Siapin TP Doc walau purely lokal.
✅ Benchmark harga pake database resmi.
✅ Jangan anggap aman cuma karena gak ada cabang luar negeri.
Mitos 3: “Tax holiday = bebas pajak selamanya.”
Kenapa Banyak CFO Percaya?
Karena kata “holiday” kebayangnya liburan panjang, santai, gak mikir beban.
Padahal realitanya → tax holiday ada masa berlaku & syarat ketat.
Fakta Aslinya:
Tax holiday biasanya dikasih 5–20 tahun tergantung sektor. Setelah masa itu → perusahaan balik ke tarif normal. Kalau gak siap, cashflow bisa jeblok.
Contoh Kasus:
Perusahaan otomotif besar dapat tax holiday 10 tahun (2010–2020). Begitu insentif selesai, beban pajak tahunan melonjak drastis → profit drop. Kenapa? Karena gak ada strategi transisi.
Action Items:
✅ Bikin exit strategy jauh sebelum masa habis.
✅ Simulasi beban pajak post-holiday.
✅ Diversifikasi insentif (misal manfaatin tax allowance, super deduction).
Mitos 4: “Pajak hanya urusan divisi finance/accounting.”
Kenapa Banyak CFO Percaya?
Karena biasanya yang tanda tangan laporan pajak ya finance. Jadi orang pikir: “ya udah, finance aja yang pusing.”
Fakta Aslinya:
Pajak itu lintas divisi.
- HR → PPh 21 karyawan.
- Legal → kontrak vendor & klausul pajak.
- Procurement → PPh 22 impor, PPN.
- Marketing → biaya iklan yang kena pajak.
Contoh Kasus:
Startup SaaS gagal potong PPh 23 vendor jasa cloud. Padahal kontrak dibuat legal team tanpa koordinasi finance. Akhirnya kena koreksi pajak + penalti.
Action Items:
✅ Training pajak lintas divisi.
✅ Bikin SOP & alur komunikasi antar departemen.
✅ CFO harus jadi “bridge” antar tim, bukan silo.
baca juga
- Pajak Jasa Maklon yang Sering Ke-skip Sama Pebisnis
- Peran Penting PJAP Buat Era Baru Pajak Digital
- Meterai Bukan Stiker Lucu, Bro!
- Apakah AI Training Data Kena Pajak?
- Pajak IoT Data
Mitos 5: “Kalau ada konsultan pajak, CFO bisa lepas tangan.”
Kenapa Banyak CFO Percaya?
Karena mikir “udah bayar konsultan mahal-mahal, pasti aman dong?”
Nope. Konsultan bisa bantu strategi & compliance, tapi tanggung jawab ultimate tetep ada di manajemen.
Fakta Aslinya:
Kalau ada fraud, under-reporting, atau salah klaim restitusi → tetap CFO yang dipanggil DJP, bukan konsultan.
Contoh Kasus:
Beberapa perusahaan klaim restitusi PPN lewat konsultan. Ternyata dokumennya kurang valid → restitusi ditolak. Yang kena tegur? CFO, bukan konsultan.
Action Items:
✅ Konsultan = partner, bukan scapegoat.
✅ Review semua laporan sebelum submit.
✅ Pastikan ada knowledge transfer ke tim internal.
Bonus Tabel: Mitos vs Fakta Pajak
| Mitos | Fakta | Dampak Kalau Salah Kaprah | Solusi Praktis |
|---|---|---|---|
| Bayar pajak = aman audit | Audit risk-based + data matching | Tetap bisa kena audit | Reconcile data rutin |
| Transfer pricing cuma buat MNC | Lokal group juga kena | Wajib bikin TP Doc | Benchmark harga wajar |
| Tax holiday = bebas selamanya | Ada masa berlaku | Cashflow drop post-holiday | Rencanain exit strategy |
| Pajak = urusan finance doang | Semua divisi kena dampak | Koreksi pajak lintas fungsi | Edukasi & SOP lintas tim |
| Konsultan = tanggung jawab penuh | CFO tetap ultimate responsible | Penalti + reputasi rusak | Review & knowledge transfer |
Closing Thought: CFO Zaman Now = CFO Anti-Mitos
Pajak itu bukan soal “bayar beres.”
Ini game strategi yang butuh:
- Data konsisten,
- Compliance lintas divisi,
- Foresight buat prediksi regulasi,
- Leadership biar semua tim ngerti perannya.
Kalau CFO masih percaya mitos-mitos di atas, siap-siap aja budget R&D atau marketing kepotong buat bayar penalti
Quick Insight (2025 Snapshot)
Survei kecil ke 20 CFO startup & mid-corporate di Jakarta:
- 70% masih percaya mitos #1 (bayar pajak = aman audit).
- 45% nganggep transfer pricing cuma buat MNC.
- 30% belum punya strategi post-tax holiday.
Artinya? Edukasi pajak harus makin relate, fun, dan nyampe ke semua level.
Action Buat CFO
- Stop percaya mitos → mulai invest di sistem & people.
- Jangan reaktif → bikin roadmap pajak jangka panjang.
- Kolaborasi dengan konsultan, tapi tetep pegang kendali strategi.
