STANDAR PROFESI KONSULTAN PAJAK
BAGIAN I
PENDAHULUAN
- Dalam Standar Profesi Konsultan Pajak ini, yang dimaksud dengan:
a. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dengan keahliannya dan
dalam lingkungan penugasannya, secara bebas dan profesional
memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Jasa perpajakan adalah jasa yang diberikan Konsultan Pajak berupa
jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan hak dan kewajiban
perpajakan, jasa kuasa dan/atau pendampingan Wajib Pajak dalam
rangka pemeriksaan pajak termasuk didalamnya pemeriksaan bukti
permulaan, penyidikan tindak pidana perpajakan dan sengketa
perpajakan (termasuk pajak daerah) pada Direktorat Jenderal Pajak,
Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung,
c. IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah organisasi profesi
Konsultan Pajak yang bersifat nasional yang berkedudukan di
Ibukota Republik Indonesia.
d. Klien adalah wajib pajak yang memberikan penugasan kepada
Konsultan.
e. Anggota adalah orang perseorangan yang telah memiliki sertifikasi
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah terdaftar menjadi
anggota.
f. Kode Etik adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam
berfikir, bersikap dan bertindak sebagai anggota IKPI (sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Kode Etik).
g. Otoritas Pajak adalah bagian dari organisasi pemerintahan suatu
negara yang berwenang melakukan pengadministrasian wajib pajak
dan pemungutan pajak.
h. Kongres merupakan alat kelengkapan perkumpulan sebagaimana
diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode
Etik.
i. Pengurus adalah alat kelengkapan organisasi sebagaimana
dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Kode Etik.
j. Anggaran Dasar adalah peraturan penting yang menjadi dasar
peraturan yang lain bagi suatu organisasi atau perkumpulan.
k. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran
Dasar bagi suatu organisasi dan perkumpulan.
l. KKP adalah Kantor Konsultan Pajak yang telah memenuhi
persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
m. Standar Profesi adalah aturan dan pedoman perilaku.
n. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
o. Aturan Profesional adalah suatu aturan tentang tingkah laku sebagai
rujukan perilaku profesional setiap anggota, yang akan
mengakibatkan setiap anggota dikenakan sanksi disiplin oleh IKPI,
apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran.
p. Panduan Praktik disusun untuk memberikan pedoman kepada
anggota mengenai berbagai hal yang dihadapinya dalam penugasan
sehari- hari.
Setiap Anggota IKPI memiliki tanggung jawab kepada:
a. Tuhan Yang Maha Esa
b. Masyarakat;
c. Profesinya (tunduk pada Standar Profesi);
d. Dirinya sendiri;
e. Organisasi IKPI;
f. Otoritas Pajak;
g. Klien;
h. Setiap rekan dalam anggota persekutuan profesi;
i. Pemberi kerja bila bekerja pada suatu KKP;
j. Setiap karyawan dalam lingkungan penugasannya
Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab anggota sebagaimana
dimaksud dalam butir (2) dapat menimbulkan konflik. Penyelesaian
suatu konflik memerlukan telaah yang seksama secara bijaksana.
Sangat dianjurkan untuk mencari saran pihak lain. Maksud dan
tujuan dari Aturan dan Panduan Profesional ini adalah memberikan
kerangka dalam mencari penyelesaian secara bijaksana.
Ciri khas profesionalisme adalah memiliki integritas, kompetensi,
jujur, bebas dan mandiri, dan tidak berpihak kepada siapapun.
Tidak ada suatu Aturan dan Panduan yang dapat mencakup
berbagai keadaan dan seluruh permasalahan berkenaan dengan
tindakan profesional. Dengan demikian membakukan pedoman
secara rinci terhadap hal-hal yang tidak sepenuhnya dilarang dalam
Standar Profesi ini akan membahayakan, karena dapat dianggap
hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan. Pendekatan ini akan
menghilangkan prinsip dasar profesionalisme. Penting memahami
jiwa, semangat dan menggunakan kata-kata yang terkandung
dalam Aturan dan Panduan untuk mengambil kebijakan secara
profesional.
Setiap anggota yang melanggar Standar Profesi yang merusak citra
IKPI atau anggotanya dapat dikenakan sanksi disiplin berdasarkan
AD/ART dan/atau Kode Etik IKPI.
Mengabaikan Panduan Profesional ini baik secara tertulis maupun
yang tersirat, tidak selalu dapat dianggap sebagai tindakan
malpraktik. Namun demikian, bila terdapat pengaduan terhadap
anggota yang diterima oleh Pengawas, anggota tersebut dapat
dianggap melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan/atau Kode
Etik. Terhadap anggota yang diadukan dapat diminta untuk
memberikan penjelasan atas perbuatan yang diambilnya dan untuk
itu akan diselesaikan secara kasus per kasus.
Anggota yang berpraktik diwajibkan menaati ketentuan perundang
undangan dan standar profesi di negara tempat ia berpraktik,
kecuali perundang- undangan dan standar profesi di tempat ia
berpraktik di negara lain menentukan lain.
Setiap anggota yang mencari panduan lebih lanjut disarankan
menghubungi Sekretariat IKPI.
BAGIAN II
ATURAN PROFESIONAL
Aturan dan Panduan Profesional ini harus dibaca dengan
memerhatikan Pendahuluan pada Bagian I di atas, yang
menguraikan hubungan antara pasal – pasal yang terkait dengan
Bagian II.
1.1. Kecermatan dan Ketelitian
1.1.1. Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dan
teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya
1.2. Kompetensi
1.2.1. Setiap anggota harus menjalankan praktik
profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis
dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota
dilarang memberikan jasa profesionalnya yang
tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan
dalam melaksanakan penugasan sebagaimana
dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang
cukup dari anggota lain atau rekan profesional
lainnya bukan konsultan pajak namun masuk dalam
tim penugasan yang memiliki kompetensi yang
sesuai, agar tugas dalam penugasan tersebut dapat
dilaksanakan dengan baik.
1.3. Kerahasiaan
1.3.1. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya
dan/atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggung
jawab untuk memelihara kerahasiaan adalah tanpa
batas waktu terhadap informasi dimana Konsultan
Pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai
konsekuensi selama atau setelah melaksanakan
penugasan. Ketentuan merahasiakan ini juga
berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam
penugasan bersangkutan.
1.3.2. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja
tidak dibenarkan
untuk disebarluaskan dalam
bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa
izin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya
kecuali
diwajibkan
berdasarkan
ketentuan
perundang- undangan yang berlaku atau atas
perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional
untuk mengungkapkan keterangan. Setiap anggota
yang karena ketentuan dimaksud, berkewajiban
mengungkapkan keterangan dimaksud, perlu
mendapatkan izin dari klien, atau mencari nasehat
hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan
keterangan.
1.3.3. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu
penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan
pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain
yang tinggal bersamanya.
1.4. Objektivitas dan Kemandirian
1.4.1. Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam
melaksanakan tugasnya. Konsultan Pajak harus
selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara
ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien
atau saat menyelesaikan konflik antara konsultan
pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang
berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan
dimana kemandirian dan objektivitas diragukan
dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan
Panduan. (Lihat butir (8) Benturan Kepentingan).
1.5. Integritas
1.5.1. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya
dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya,
setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh
dalam memberikan informasi, membuat pernyataan
yang tidak benar atau menyesatkan, maupun
ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan
1.5.2. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima
pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain
yang tidak berkaitan dengan aktivitas profesionalnya
untuk kepentingan pribadi.
1.5.3. Setiap anggota dilarang membantu dan/atau
memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan
tindak pidana pencucian uang.
1.5.4. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari
penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia
berpendapat bahwa permintaan klien tersebut dapat
atau dapat diduga menimbulkan risiko terjadinya
suatu tindak pidana.
Setiap anggota wajib memberitahu IKPI bila yang
bersangkutan :
a.
b.
1.6. Sopan Santun
Diduga melakukan tindak pidana (selain
pelanggaran lalu lintas);
Menerima peringatan atas suatu pelanggaran
oleh organisasi profesi lain, dimana ia
menjadi anggotanya
1.6.1. Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan
profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun
sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi
dengan semua pihak yang dihadapinya.
1.7. Dana Klien
1.7.1. Setiap anggota yang menerima titipan dana dan atau
harta dari klien harus mengelolanya secara terpisah
dari dana dan harta milik anggota/persekutuan yang
bersangkutan
1.8. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL).
1.8.1. Setiap anggota yang berpraktik sebagai Konsultan
atau bekerja pada bidang perpajakan untuk satu
atau beberapa Wajib Pajak harus memelihara dan
mengembangkan kompetensinya dengan cara
mengikuti Pengembangan Profesional Berkelanjutan
(PPL)
yang bersifat Wajib sesuai peraturan
perundang undangan yang berlaku
1.9. Identitas/ Tanda Pengenal Prakti
1.9.1. Setiap anggota diperkenankan menunjukkan tanda
pengenal dirinya selaku anggota IKPI. Pemakaian
nama persekutuan (nama KKP) tidak diperkenankan,
mengingat yang menjadi anggota IKPI adalah orang
pribadi yang bersangkutan. Hal ini relevan bagi
anggota yang melakukan praktik dengan berbagai
keahlian.
1.10. Lambang dan Lencana
1.10.1. Lambang dan Lencana adalah milik IKPI dan tidak
diperkenankan untuk digandakan atau untuk
digunakan oleh pihak lain baik secara perorangan
ataupun lembaga tanpa seizin dari pimpinan IKPI
(kecuali oleh lembaga atau badan yang merupakan
perangkat IKPI).
1.10.2. Ketentuan penggunaan Lambang dan/atau Lencana
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
1.10.3. Anggota yang ingin menggunakan Lambang
dan/atau Lencana harus meminta izin pada
pimpinan IKPI.
BENTUK DAN ASPEK MELAKUKAN PRAKTIK
2.1. Praktik Bersama bentuk Persekutuan
2.1.1. Penggunaan
bentuk
badan
hukum
yang
diperkenankan adalah hanya Persekutuan Perdata.
Bentuk lain termasuk tetapi tidak terbatas pada
Firma, Perseroan Komanditer, maupun Perseroan
Terbatas tidak diperkenankan.
2.1.2. Berdasarkan bentuk badan hukum di atas, setiap
praktik persekutuan perdata harus mengikuti
ketentuan yang sama dengan praktik secara
individu.
2.2. Praktik Persekutuan
2.2.1. Anggota yang membuka praktik untuk publik hanya
diperkenankan dalam bentuk Praktik Perseorangan
(sole practicioner) atau bentuk Persekutuan Perdata
sebagaimana
diatur
dalam
Undang-Undang
Perseroan. Setiap anggota baik dalam kapasitas
sebagai anggota persekutuan atau sebagai pimpinan
persekutuan mempunyai tanggung jawab yang
sepadan dalam setiap tindakannya.
2.3. Praktik Bersama
2.3.1. Setiap anggota yang berkeinginan membentuk
persekutuan dengan anggota lain atau dengan
anggota dari profesional bidang lain dalam rangka
berbagi sumber daya dan bidang keahlian, perlu
kecermatan
dalam
membentuk
perikatan
persekutuan tersebut, dan harus menjamin bahwa
penggabungan bidang keahlian tersebut tidak
melanggar Aturan dan Panduan Profesional.
2.3.2. Bila seorang anggota memberikan referensi kepada
klien untuk berkonsultasi dengan profesi bidang
lain, maka akan menimbulkan masalah kerahasiaan
klien,
sehingga perlu langkah-langkah yang
memadai untuk mengurangi risiko. Anggota dalam
kelompok tersebut harus memberitahukan kepada
klien perihal tata cara kewajiban merahasiakannya.
Bila klien akan menyerahkan penugasan kepada
profesional bidang lain dalam satu kelompok, klien
harus memberikan izin terlebih dahulu.
2.4. Nama dan Kop Surat
2.4.1. Kop Surat yang digunakan oleh anggota merupakan
salah satu sarana untuk berkomunikasi keluar dan
kedalam, termasuk membuat catatan, advertensi,
dan dalam surat menyurat lainnya baik berbentuk
faksimile ataupun media elektronik lainnya.
2.4.2. Nama praktik harus mencerminkan martabat dan
citra profesional sejalan dengan etika dan standar
profesi yang diperlukan anggota IKPI.
2.4.3. Nama
praktik
harus
menaati
ketentuan
perundangan persekutuan perdata di Indonesia.
2.4.4. Nama praktik tidak boleh menyesatkan. Misalnya,
nama praktik yang sama atau mirip dengan nama
praktik lainnya yang telah ada, sekalipun terdapat
alasan yang memadai.
2.5. Peleburan atau Penggabungan Praktik
2.5.1. Merger dari dua atau lebih persekutuan perdata atau
peleburan persekutuan perdata harus diberitahukan
kepada seluruh klien, yang selanjutnya memberikan
kesempatan kepada klien untuk menentukan
apakah akan terus melanjutkan hubungan bisnis
dengan persekutuan bentukan baru.
2.5.2. Bagi anggota yang perlu berkonsultasi dengan
konsultan hukum dalam hal pembuatan materi
perjanjian atau dalam bentuk penugasan yang ada
disarankan untuk menggunakan jasa konsultan
hukum.
2.6. Pembubaran Praktik
2.6.1. Setiap anggota tetap berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap jasa yang diberikan atas nama klien
setelah pembubaran, dan harus mempertimbangkan
kemungkinan tuntutan adanya ganti rugi. Anggota
sekutu yang pensiun disarankan untuk menjelaskan
kepada penggantinya.
2.7. Kewajiban Laporan Tahunan dan Perpajakan IKPI Kesetaraan
Kesempatan
2.7.1. Setiap anggota wajib melaksanakan kewajiban
perpajakannya termasuk namun tidak terbatas pada
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) dan dokumen perpajakan terkait tepat waktu.
Hal ini penting untuk memberikan teladan sebagai
wajib pajak yang patuh dan juga mencerminkan
profesionalisme anggota di hadapan otoritas pajak,
karena kelalaian akan menimbulkan keraguan
otoritas pajak terhadap kinerja profesionalnya.
2.7.2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan laporan
tahunan konsultan pajak kepada otoritas pajak tepat
waktu.
2.8. Kesetaraan Kesempatan
2.8.1. Anggota tidak boleh melakukan diskriminasi atas
dasar suku, agama, kebangsaan, jenis kelamin,
status perkawinan, dan penyandang cacat dalam
hubungan kerja dengan karyawan, klien atau pihak
manapun.
2.8.2. Anggota yang berpraktik harus berupaya sebaik
mungkin agar dalam aktivitas usahanya tidak
mengandung kebijakan diskriminatif seperti
dimaksud pada butir (2.8.1.) di atas.
2.8.3. Anggota yang menjabat selaku pimpinan KKP atau
jabatan sejenis selain karyawan, baik dalam praktik
atau aktivitas lain, harus memberlakukan kebijakan
di atas.
2.8.4. Hubungan dengan karyawan:
Anggota
harus
memperhatikan
ketentuan
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku
dalam membina hubungan dengan karyawannya.
2.9. Pengamanan Dokumen
2.9.1.
Setiap
anggota berkewajiban membuat dan
menyimpan dokumen perusahaan sesuai dengan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, Tentang
Dokumen Perusahaan, sebagai contoh:
a.
b.
c.
d.
Izin
atau persetujuan dari klien untuk
menyimpan dokumen/data, baik dalam
bentuk elektronik maupun bentuk fisik
Menyimpan dokumen/data dengan aman dan
menjaga kerahasiaannya.
Tidak menggunakan dokumen/data klien
untuk tujuan pribadi atau tujuan lain tanpa
izin tertulis dari klien.
Harus
menempatkan
dokumen/data
sedemikian rupa agar dengan cepat dapat
mengambil jika dibutuhkan.
2.9.2. Dokumen perusahaan harus disimpan paling tidak
selama sepuluh (10) tahun.
PRINSIP DASAR TANGGUNG JAWAB
3.1. Hakikat suatu Tanggung jawab
3.1.1. Dalam bertindak atas nama klien, anggota wajib
bekerja sesuai dengan keahlian dan kompetensi
profesionalnya demi perlindungan terhadap klien,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Oleh
sebab
itu,
anggota
harus
menunjukkan kompetensi dan kecermatan yang
sesuai saat bertindak atas nama klien. Anggota
harus memahami tugas dan tanggung jawab
terhadap klien dan risiko terkait dengan kegagalan
yang cukup untuk membatalkan tugas dan tanggung
jawab akibat suatu kecerobohan yang dapat dituntut
oleh klien. Anggota harus bersedia menerima risiko
berkenaan pemberian jasa kepada klien tertentu.
Untuk menghindari hal tersebut, maka anggota
harus
mengukur kompetensi dirinya dalam
melaksanakan setiap penugasan dari klien.
3.2. Penerimaan Penugasan
3.2.1. Setiap anggota sebelum menerima penugasan harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Terhadap klien:
▪ Meneliti
identitas
kliennya,
meneliti
kemungkinan adanya keterlibatan klien dalam
praktik pencucian uang;
▪ Menilai risiko yang melekat pada klien,
memperhatikan keadaan pribadi klien serta
situasi
usahanya, kinerja keuangannya,
integritas dan sikap keterbukaan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan yang
ditentukan oleh perundangan perpajakan;
▪ Memahami bisnis klien, mulai dari waktu
pendirian,
perkembangan usahanya dan
sebagainya (prinsip know your client /KYC).
b.
Terhadap kemampuan anggota:
▪ Anggota dan persekutuannya memiliki
kemampuan, kompetensi dan pengalaman
dalam memberikan jasa yang dibutuhkan
klien selama penugasan;
▪ Anggota harus memahami dan sepakat
dengan klien berkenaan dengan lingkup
penugasan, maupun risiko.
3.2.2. Anggota sangat dianjurkan untuk membuat Surat
Ikatan Tugas atau disingkat SIT (Engagement
Letter/EL)
kepada
klien
berkaitan
dengan
persyaratan penugasan yang merupakan ikatan
perjanjian dengan klien. Ikatan tugas merupakan
ruang lingkup penugasan yang harus dilaksanakan,
yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa
jika timbul perselisihan di kemudian hari.
3.3. Pemberian Jasa Konsultasi
3.3.1. Setiap anggota yang memberikan jasa konsultasi
wajib memiliki pemahaman yang cukup atas
keadaan pribadi/usahanya dan masalah perpajakan
yang dihadapi.
3.3.2. Anggota disarankan untuk memberikan konsultasi
secara tertulis. Namun demikian jika anggota perlu
memberikan jawaban secara spontan dalam rapat
atau melalui telepon, maka anggota harus membuat
catatan internal tentang materi diskusi, tanggal dan
saran yang diberikan. Hal ini dilakukan baik untuk
klien ataupun calon klien. Anggota memunyai
pilihan untuk menyampaikannya kepada klien atau
tidak.
3.3.3. Surat Saran harus memuat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Alasan saran tersebut diperlukan;
Latar Belakang fakta serta asumsi yang
mendasari saran;
Dasar hukum yang menjadi rujukan;
Alternatif yang disampaikan klien;
Risiko yang melekat pada saran yang
diberikan;
Peringatan yang terkait dan pengecualian.
3.3.4. Anggota harus menjelaskan bahwa saran yang
diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada saat saran tersebut diberikan, yang
dapat berubah bila terjadi perubahan peraturan yang
terkait.
Untuk mengurangi atau menghindari
kesalahpahaman, anggota dapat menggunakan
Surat Ikatan Tugas (SIT) sebagai sarana untuk
memperjelas tanggung jawabnya atau bukan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam
Surat Ikatan Tugas (SIT). Anggota tidak bertanggung
jawab bila terjadi perubahan peraturan yang
berdampak terhadap saran yang pernah diberikan
oleh anggota atau penggantinya.
3.3.5. Kecuali perjanjian menyatakan sebaliknya, anggota
tidak berkewajiban memberitahu klien terdahulu
bahwa saran yang pernah diberikan telah
terpengaruh
oleh
perubahan
ketentuan
perundangan atau aturan pelaksanaannya yang
terjadi setelah hubungan antara konsultan dan klien
berakhir.
3.3.6.
Kecuali perjanjian menyatakan sebaliknya, anggota
tidak berkewajiban untuk memberi saran kepada
klien baru tentang saran yang pernah diberikan oleh
konsultan sebelumnya, kecuali ia menyadari bahwa
saran yang diberikan konsultan sebelumnya
terdapat kekeliruan.
3.3.7. Saat merumuskan saran, anggota harus merujuk
pada ketentuan perpajakan yang relevan dan
prosedur tatalaksana yang diberlakukan otoritas
pajak, khususnya bila berkenaan dengan sengketa
pajak.
3.3.8. Catatan tertulis tentang bagaimana saran diberikan
harus disimpan dalam berkas klien sehingga anggota
dapat terlindungi dari dugaan dan atau tuduhan
memberikan saran yang tidak sesuai dengan
perundangan. Bila penugasan didelegasikan,
anggota harus melakukan pengawasan yang cukup
untuk meyakinkan bahwa penugasan yang
dilaksanakan telah sesuai.
3.4. Konsultasi dan Pendapat Pendamping
3.4.1. Anggota disarankan berkonsultasi terlebih dahulu
dengan anggota sekutu (jika diperlukan) dalam
memberikan saran kepada klien. Hal ini
dimaksudkan
untuk
meyakinkan
bahwa
kemampuan, kompetensi, dan pertimbangannya
telah memadai. Disarankan untuk dibuatkan
catatan atas hasil diskusi di atas, dan disimpan
secara internal
3.4.2. Untuk mengurangi kekeliruan dalam memberikan
jasa konsultasi dalam menghadapi kasus yang
signifikan sehingga berisiko dan berpengaruh
terhadap
reputasi
mengakibatkan
kerugian
profesionalnya
finansial
atau
(financial
exposure) dari praktiknya maka disarankan agar
anggota dapat meminta pendapat yang mandiri dari
anggota sekutu, anggota lain di luar sekutu atau
Pengawas dalam setiap kesempatan.
Bila dirasa anggota perlu meminta pendapat dari
pendamping sebagai mana dimaksud di atas, maka
catatan atas pendapat tersebut harus disimpan.
Yang dimaksud dengan pendapat signifikan adalah salah satu dari:
3.4.2.1. Saran yang diberikan dengan berbagai alasan dapat
mengakibatkan timbulnya jumlah utang pajak
sangat besar, atau berpeluang menjadi utang pajak
sangat besar.
3.4.2.2. Saran yang diberikan dengan berbagai alasan dapat
berakibat klien tersebut diduga melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lain
yang merugikan keuangan negara.
3.5. Dihapus
3.5.1. Dihapus
3.5.2. Dihapus
3.5.3. Dihapus
3.5.3.1. Dihapus
3.5.3.2. Dihapus
3.5.3.3. Dihapus
3.5.3.4. Dihapus
3.5.4. Dihapus
3.5.5. Dihapus
3.5.6. Dihapus
3.6. Hubungan dengan Pihak Ketiga
3.6.1. Saat memberikan jasa kepada klien, terdapat
kemungkinan anggota perlu berhubungan dengan
pihak ketiga atas nama klien. Pada keadaan
demikian, anggota harus hati-hati agar tidak
melanggar kerahasiaan klien berkenaan hubungan
dengan pihak ketiga tersebut. Berikut ini adalah cara
anggota untuk meminimalkan risiko yang mungkin
timbul.
a.
b.
Anggota menyampaikan informasi baik yang
bersifat rahasia atau tidak kepada pihak ketiga
harus dengan persetujuan klien terlebih
dahulu.
Anggota
harus
mencantumkan dalam
persyaratan penugasan bahwa klien harus
memperoleh izin dari anggota lebih dahulu
sebelum saran, dokumen atau informasi yang
dibuat oleh anggota, atau oleh Kantor
Konsultan Pajak (KKP) di diserahkan kepada
pihak ketiga. Akibat yang timbul atas data
dan/atau informasi yang diserahkan tersebut
bukan tanggung jawab anggota
c.
d.
Dihapus
Dihapus
3.6.2. Bila anggota menyadari bahwa saran, laporan atau
dokumen yang dijadikan dasar bagi pihak ketiga
ternyata mengandung kesalahan, ia harus meminta
kepada klien agar saran, laporan atau dokumen
tersebut ditarik dari pihak ketiga. Ia harus yakin
berdasarkan suatu bukti bahwa hal tersebut telah
ditarik dari pihak ketiga. Bila klien menolak untuk
menarik
dokumen tersebut, anggota harus
memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga
bahwa dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan
lagi.
3.6.3. Hubungan antara anggota dengan otoritas pajak saat
bertindak atas nama klien, harus sesuai Kode Etik
IKPI
KLIEN BARU
4.1. Mencari Klien
4.1.1. Klien memiliki kebebasan memilih atau mengganti
konsultan pajaknya, atau memperoleh pendapat
pendamping (second opinion), atau memperoleh jasa
yang terpisah dari konsultan pajak lain berkenaan
dengan masalah yang berbeda. Jika anggota merasa
tidak mampu melaksanakan tugas profesionalnya,
maka anggota tidak wajib menerima permintaan
calon klien.
4.1.2. Anggota dilarang mencari penugasan profesionalnya
dengan cara mengambil alih dari anggota lain secara
“tidak patut”.
4.1.3. Berikut ini adalah contoh beberapa tindakan “tidak
patut”:
a.
b.
Menyatakan secara tidak langsung dan tidak
pantas, baik lisan atau dengan surat, brosur,
surat edaran atau media tertulis lainnya,
bahwa konsultan pajak yang sedang
menangani klien tertentu tidak kompeten
dalam memberikan jasanya.
Memberi komisi, imbalan atau penghargaan
kepada pihak ketiga yang bukan stafnya
sebagai kontra-prestasi memperkenalkan klien
secara tidak patut.
4.1.4. Pemberian surat perkenalan berupa Company Profile
yang menginformasikan anggota dan jasa yang
diberikan oleh KKP kepada calon klien tidak
termasuk kategori tindakan tidak patut.
4.2. Komunikasi dengan Konsultan Pajak Pendahulu
4.2.1. Jika dipandang perlu calon klien harus memberikan
izin
terlebih
dahulu kepada anggota untuk
berkomunikasi dengan konsultan pajak sebelumnya,
dalam rangka penugasan yang akan diberikan oleh
calon klien.
4.2.2. Anggota (konsultan pajak pendahulu) yang
menerima izin dari klien, harus meminta izin klien
untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu,
yang diketahui berkaitan dengan klien untuk
dijadikan pertimbangan bagi konsultan pajak
pengganti untuk menerima atau tidak penugasan
dari klien.
4.3. Kerja Gabungan dengan sesama Konsultan Pajak
4.3.1. Manakala anggota ditugasi untuk bekerja secara
gabungan dengan Konsultan Pajak lain, disarankan
agar:
a.
b.
c.
Merumuskan dengan jelas lingkup tanggung
jawabnya;
Menyiapkan dengan cermat Surat Ikatan
Tugas (SIT); dan
Mendapatkan surat konfirmasi dari calon klien
untuk dapat berkomunikasi sesama anggota.
4.4. Menolak Penugasan
4.4.1. Anggota yang diminta oleh calon klien untuk
melaksanakan penugasan dapat menolak.
4.4.2. Anggota dapat menolak penugasan dari klien dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.
Jika anggota memperoleh informasi atau
menurut pendapatnya bahwa calon klien
tersebut diduga melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan, tindak pidana pencucian
uang atau tindak pidana lain yang merugikan
keuangan negara;
b.
Jika anggota tidak memperoleh informasi yang
cukup memadai baik dari klien ataupun
konsultan pajak terdahulu perihal penugasan
yang akan diberikan kepadanya.
MENANGANI TUGAS KLIEN
5.1. Menerima Penugasan
5.1.1. Sebelum bertindak atas nama klien baru, anggota
dapat berkomunikasi dengan konsultan pajak
pendahulu sebagaimana dipaparkan pada butir
(4.2.1.).
5.1.2. Saat menerima penugasan, anggota diwajibkan
untuk membuat Surat Ikatan Kerja (SIT) dengan
klien, berkenaan dengan lingkup kerja dan sifat
penugasan, serta meminta klien menyampaikan
konfirmasi dan memberikan persetujuan tertulis. SIT
ini merupakan kontrak antara anggota dengan klien
yang berlaku efektif walaupun tanpa adanya surat
konfirmasi. Diperlukan kecermatan kalimat dalam
membuat definisi lingkup penugasan, sehingga klien
memahami tugas penugasan yang telah disepakati
untuk dikerjakan oleh anggota. SIT yang dibuat oleh
anggota wajib mencakup jumlah besaran imbalan
yang akan dikenakan pada klien.
5.1.3. Anggota tidak diperkenankan untuk menjamin atau
memberikan janji bahwa penugasan atau kasus yang
ditanganinya akan berhasil atau menang.
5.2. Pelaksanaan Penugasan
5.2.1. Agar dapat melaksanakan penugasan dengan baik,
anggota harus meyakinkan diri bahwa:
a.
b.
c.
d.
Kertas kerja permanen dan tahun berjalan di
tatalaksana sedemikian rupa sehingga mudah
mencari informasi permanen maupun salinan
dokumen yang dikerjakan atau yang
diperlukan.
Seluruh staf yang terlibat pada penugasan klien
harus terlatih dan diawasi untuk meyakinkan
bahwa mereka cukup kompeten untuk
melaksanakan tugas sendiri, atau dapat
memahami situasi dimana mereka perlu
bantuan staf konsultan pajak yang lebih senior.
Secara simultan mencatat tanggal, percakapan
telepon, notula rapat (termasuk pembahasan
dengan otoritas pajak) serta simpulan dan saran
yang disampaikan.
Pertimbangkan perlunya konsultasi lebih lanjut.
5.2.2. Anggota sangat disarankan memberikan informasi
yang relevan termasuk mengingatkan klien terhadap
tindakan yang akan diambil, antara lain pengajuaan
keberatan/banding.
Disarankan
pula
selalu
mengingatkan klien menyangkut tanggal suatu
tindakan harus dilaksanakan, khususnya tanggal
jatuh tempo pembayaran pajak maupun ketentuan
mengenai sanksi administrasi yang menjadi
konsekuensinya. Informasi untuk hal-hal penting
seyogyanya dilakukan secara tertulis untuk dapat
digunakan sebagai alat bukti bahwa Anggota sudah
melakukan penugasannya.
5.2.3. Penyimpanan kertas kerja adalah sangat penting.
Anggota harus menaruh perhatian utama berkenaan
dengan
kewajiban
menyimpan
dokumen
sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang
No. 8 Tahun 1997, Tentang Dokumen Perusahaan,
dan Undang- Undang No.6 Tahun 1983, Tentang
Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan beserta
undang-undang perubahannya.
5.2.4. Anggota disarankan memiliki sistem Telaah Internal
(Internal Review). Adapun maksud Telaah Internal
adalah untuk membantu dan meyakinkan bahwa
permintaan klien telah dipelajari dan tingkat jasa
yang diberikan telah sesuai dengan kompetensinya.
5.3. Menghentikan Penugasan
5.3.1. Anggota yang telah menerima penugasan dari klien
tidak boleh menghentikan pelaksanaan tugas,
sampai penugasan terkait telah diselesaikan,
kecuali:
a.
b.
Dikehendaki oleh klien; dan
Anggota telah memberi pemberitahuan terlebih
dahulu kepada klien untuk menghentikan
penugasan.
5.3.2. Tidak ada alasan bagi anggota untuk menghentikan
penugasan untuk bertindak atas nama klien tanpa
didahului pemberitahuan tertulis bahwa ia tidak lagi
melaksanakan tugas untuk dan atas nama klien.
Anggota harus melaksanakan tugas tersebut hingga
ia yakin, atau dapat diduga bahwa klien telah
menerima pemberitahuannya.
5.3.3. Anggota yang telah menghentikan penugasan dan
kemudian menerima informasi dari konsultan pajak
pengganti, maka ia harus segera melakukan
panduan sebagaimana dipaparkan pada butir (5.1.).
5.3.4. Bila diminta untuk mengalihkan seluruh dokumen
terkait
langsung kepadanya, klien terdahulu,
anggota harus kooperatif. Dalam hal tertentu harus
disadari bahwa sebagian besar dokumen dalam
berkasnya yang berkaitan dengan penugasannya
sepenuhnya milik klien. Bila terjadi sengketa
kepemilikan dokumen, sebaiknya berkonsultasi
dengan konsultan hukum.
5.3.5. Bila anggota menghentikan penugasan, ia harus
memberi informasi kepada klien terdahulunya,
bilamana ia tidak diundang untuk melakukan serah
terima dengan konsultan pajak penggantinya.
5.4. Serah terima dengan Konsultan Pajak Pengganti
5.4.1. Anggota harus kooperatif apabila dihubungi oleh
konsultan pajak pengganti dengan permintaan
pengalihan dokumen milik klien terdahulu.
5.4.2. Berkenaan dengan keinginan klien terdahulu dan
hak tanggungan, anggota harus mengalihkan
seluruh dokumen milik klien terdahulu kepada
konsultan pajak pengganti. Disarankan agar anggota
meminta
klien
terdahulu
menyampaikan
keinginannya mengenai hal itu secara tertulis.
5.4.3. Saat penghentian penugasan menjadi efektif,
anggota selayaknya membicarakan dengan klien
terdahulu berkenaan dengan penyelesaian imbalan
yang belum terbayar serta penugasan yang belum
dibuat tagihannya. Pada periode kritis ini,
disarankan hal tersebut diselesaikan terlebih
dahulu, termasuk bilamana adanya penggantian
biaya yang terkait dengan serah terima dokumen
kepada konsultan pajak pengganti.
5.5. Bekerja dengan Profesional bidang lain
5.5.1. Jika terdapat profesional bidang lain yang diminta
oleh
klien
dalam bekerjasama pada suatu
penugasan, anggota harus memastikan ruang
lingkup penugasannya dan membina hubungan
kerja yang baik.
5.5.2. Bila diperlukan saran dari anggota untuk memenuhi
perlunya penugasan profesional bidang lain dalam
rangka penyempurnaan penugasan, anggota harus
memberi rekomendasi yang terbaik bagi kliennya
(atau pemberi kerja). Anggota harus menyediakan
beberapa nama profesional bidang lain untuk dipilih
oleh klien.
5.5.3. Anggota wajib mengetahui tujuan penyampaian
laporan hasil penugasan, langsung kepada klien
(pemberi kerja) atau kepada profesional bidang lain
yang terlibat. Anggota yang membuat laporan
langsung kepada klien, wajib memperhatikan saran
dari profesional bidang lain tersebut.
5.5.4. Anggota wajib mematuhi perjanjian dan kesepakatan
dengan profesional bidang lain, berkenaan dengan
batas waktu penyampaian laporan hasil penugasan.
Ia harus menghadiri rapat sesuai jadwal, membuat
rancangan yang memadai untuk setiap bagian
dimana
ia
bertanggung
jawab,
termasuk
pemberitahuan untuk menyelenggarakan rapat,
usulan waktu, tempat, serta tanggal dan dukungan
fasilitas rapat.
5.5.5. Anggota menangani dengan cermat korespondensi
dengan profesional bidang lain, dan menyimpan
seluruh catatan seperti dokumen korespondensi
faksimili, email dan telepon serta notula rapat. Bila
terjadi penundaan tiba-tiba yang akan berpengaruh
kepada profesional bidang lain, maka anggota harus
segera memberitahu secepatnya disertai alasannya,
dan menunjukkan tanggal pengiriman hasil.
5.5.6. Anggota hanya menyampaikan saran dan simpulan
hasil penanganan sesuai dengan bidang dan
kompetensi profesionalnya dan dalam cakupan
penugasannya.
5.5.7. Saat melakukan penugasan dengan profesional
bidang lain, perhatian perlu diberikan secara khusus
dalam memenuhi kewajiban anggota untuk
melindungi rahasia kliennya. Bila mengalami
kesulitan atau keraguan, anggota harus merujuk
permasalahan yang dihadapi kepada klien dan
menunggu instruksi tertulis dari klien.
5.5.8. Bila kemajuan penugasan terkait dengan hasil kerja
dari profesional bidang lain, anggota harus berupaya
keras meyakinkan kliennya agar tetap menerima
informasi status penugasan sedemikian rupa untuk
kebaikan semua pihak.
5.6. Menggunakan Staf Terlatih
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
Anggota yang mendelegasikan penugasan harus
yakin bahwa tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh
staf yang cukup terlatih untuk melaksanakan tugas
terkait.
Apabila terjadi penggantian staf, anggota disarankan
untuk memberitahukan klien.
Anggota bertanggung jawab untuk melakukan
penelaahan/pengawasan yang memadai atas
penugasan yang dilakukan oleh staf.
Anggota juga bertanggung jawab untuk memberikan
pelatihan yang cukup kepada staf yang bertugas
sesuai dengan penugasannya.
Anggota yang menyadari hasil pekerjaan staf
bawahannya tidak memadai, berkewajiban untuk
memperbaiki segala kekeliruannya.
Prinsip pada bagian ini berlaku juga terhadap sub
konsultan lainnya yang dipekerjakan oleh anggota.
5.7 Saran atas pembayaran pajak saat jatuh tempo dan sanksi
bunga terhadap pajak yang belum dibayar
5.7.1. Manakala
anggota
melaksanakan
tugas
penghitungan dan pembayaran pajak klien, anggota
berkewajiban
dan
bertanggung
jawab
memberitahukan jumlah pajak yang harus dibayar,
saat dan tanggal jatuh tempo, dan mengingatkan
klien terhadap kemungkinan pengenaan sanksi
administrasi perpajakan.
5.7.2. Oleh karenanya bagi anggota yang melakukan tugas
pengawasan ketaatan terhadap kewajiban pajak
badan atau orang pribadi wajib memahami semua
peraturan mengenai perpajakan.
5.7.3. Manakala anggota dalam posisi atas nama klien
harus memilih mengurangi pembayaran pajak
dimuka, anggota harus yakin bahwa klien
memahami potensi akan dikenakan sanksi
administrasi perpajakan pada saat penghitungan
pajak akhir tahun.
5.7.4. Bila pembayaran utang pajak atau penyampaian SPT
akan mundur dari tanggal jatuh tempo, anggota
harus memberi peringatan kepada klien menyangkut
pengenaan sanksi administrasi.
5.7.5.
Bila mengakibatkan adanya tambahan utang pajak
terutang sebagai konsekuensi atas penyelesaian
sengketa, sangat disarankan memberikan informasi
kepada klien atas jumlah pajak terutang tambahan
yang mungkin timbul, dan pengenaan sanksi
administrasi perpajakan yang dihitung dari tanggal
tertentu.
5.7.6.
5.7.7.
Anggota wajib memberikan informasi bahwa
perhitungan sementara SPT Tahunan yang telah
selesai dibuat, angka dalam perhitungan tersebut
hanyalah perhitungan sementara.
Anggota yang tidak memperoleh penugasan untuk
mengawasi ketaatan pelaporan perpajakan tidak
perlu mengawasi tanggal-tanggal tertentu yang
relevan
dengan kewajiban pembayaran dan
pelaporan, kecuali terdapat permintaan khusus
untuk hal tersebut.
5.8. Beracara di hadapan Otoritas Pajak dan Pengadilan Pajak
5.8.1. Anggota perlu merujuk kepada peraturan yang
berlaku sebagai panduan anggota yang bertindak
selaku kuasa yang mewakili klien di hadapan
Otoritas Pajak dan sebagai kuasa hukum pada
Pengadilan Pajak.
PENGEMBANGAN PROFESIONAL DAN PELATIHAN
6.1. Kompetensi dan Kualifikasi Pelatihan
6.1.1. Anggota IKPI adalah orang yang memiliki kompetensi
dan kualifikasi sebagai berikut:
a.
Lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang
diadakan oleh penyelenggara berdasarkan
Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan; atau
b.
Memiliki Piagam Penghargaan yang dikeluarkan
oleh Direktur Jenderal Pajak; dan
c.
Memenuhi
persyaratan
keanggotaan IKPI.
administrasi
6.1.2. Untuk mendaftar menjadi anggota IKPI tidak
dipersyaratkan calon anggota memiliki pengalaman
praktik sebelumnya.
6.2. Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)
6.2.1. Setiap anggota harus selalu meningkatkan
kompetensi profesionalnya dengan mengikuti
perkembangan pengetahuan dan peraturan terkait,
agar selalu siap memberikan jasa terbaiknya kepada
klien atau pemberi kerja.
6.2.2. Setiap
anggota
wajib
mengikuti
program
Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)
dengan
pengecualian
tertentu
sebagaimana
ditetapkan oleh Pengurus Pusat IKPI. Katalog
program PPL akan diterbitkan setiap tahun oleh IKPI.
6.2.3. KKP harus memastikan sesi pelatihan perpajakan
yang tersedia bagi para stafnya. Hal ini dapat
dilakukan secara internal atau melalui Kursus
Perpajakan lain yang dijalankan secara profesional
oleh lembaga tertentu.
6.2.4. IKPI menyediakan berbagai kursus, yang sebagian
merupakan program PPL bagi anggota maupun
masyarakat umum. Setiap cabang IKPI dapat
menyelenggarakan kursus malam berkala.
6.2.5. Pendidikan yang tak terstruktur harus direncanakan
dengan cermat, khususnya meliputi kegiatan
membaca dan/atau menulis artikel pilihan, jurnal
dan buku literatur.
IMBALAN JASA
7.1. Dasar Imbalan
7.1.1. Sebelum melaksanakan suatu penugasan atas nama
klien baru, sebaiknya masalah Imbalan (fee) dibahas
dalam SIT sewaktu menerima penugasan klien.
Setiap anggota harus yakin bahwa klien paham
dasar perhitungan imbalan yang akan dikenakan
dan biaya terkait yang akan menjadi beban klien.
7.1.2. Perhitungan
beban
yang
sepadan
perlu
pertimbangan yang wajar. Penerapan tarif tidak
semata-mata berdasar jumlah waktu yang
digunakan dalam menyelesaikan suatu penugasan.
Prinsip umum harus digunakan dalam menafsirkan
panduan ini, dimana kewajaran imbalan harus
dikaitkan dengan jasa yang diberikan serta manfaat
jasa tersebut bagi klien.
7.1.3. Pengaturan Imbalan adalah suatu perjanjian bisnis
dari anggota yang pada saat menetapkan imbalan
harus
memperhatikan sifat penugasan dan
hubungan dengan klien. Kemungkinan bentuk
pengaturan/perjanjian akan seperti berikut:
a.
‘Waktu dan biaya’ – bila anggota mengenakan
imbalan berdasarkan waktu dan sumberdaya
yang digunakan sesuai dengan kemampuan.
b.
c.
‘Imbalan Tetap’ – bila anggota mengenakan
imbalan dengan jumlah tetap atas penugasan
yang disepakati, imbalan harus berdasarkan
pada biaya yang pantas sesuai penugasan yang
dilakukan. Bila kesepakatan jangka lama,
misalnya
melebihi
satu
tahun,
perlu
ditambahkan keterangan atau klausula dalam
SIT yang memungkinkan pengenaan tambahan.
‘Kontinjensi
atau
Imbalan
Keberhasilan
(success fee)’ – dapat digunakan dengan sangat
hati-hati
terhadap
risiko
profesional dan integritasnya.
kemandirian
7.1.4. SIT yang dibuat disarankan untuk dengan jelas
menunjukkan mengenai pembebanan biaya-biaya
yang berhubungan dengan penugasan apabila biaya
biaya ini menjadi tanggungan klien. Walaupun
demikian, anggota dilarang untuk membebani klien
dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
7.1.5. Ketentuan basis imbalan dalam SIT adalah sangat
dianjurkan untuk dibuat sejelas mungkin, disertai
dengan penjelasan jumlah yang akan dibebankan
apabila terjadi penugasan tambahan yang harus
dilaksanakan.
7.1.6. Anggota dan klien harus sepakat terlebih dahulu
mengenai cara penagihan ke klien demi menghindari
terjadinya kesalahpahaman dalam penagihan.
7.1.7. Bila mengenakan imbalan terhadap penugasan yang
berbeda tetapi saling terkait, administrasi klien
harus mendukung agar diyakini bahwa alokasi
komersial
telah
dipertimbangkan dan telah
mencerminkan manfaat dari kerja terhadap klien
tersebut.
7.2. Imbalan Tetap (Langganan)
7.2.1. Umumnya imbalan yang diterima dari klien
didasarkan pada mekanisme tagihan tetap (fix fee
atau lumpsum) atau langganan (retainer fee).
7.2.2. Dalam menerapkan struktur imbalan tetap, anggota
dapat menetapkan imbalan tambahan atau tanpa
adanya imbalan tambahan berkenaan dengan jasa
khusus yang diberikan.
7.2.3. Bila
anggota
sepakat
dengan
imbalan
tetap/langganan, dimana klien setiap saat dapat
meminta jasa anggota, anggota harus menyadarinya
dan wajib mengutamakan memenuhi kewajibannya
kepada klien. Oleh sebab itu anggota harus
mempertimbangkan implikasinya secara sungguh
sungguh sebelum menerima penugasan oleh klien
dengan basis imbalan langganan.
7.3. Tata cara Pembayaran
7.3.1. Sebelum anggota memulai melaksanakan penugasan
atas nama klien, persyaratan pembayaran harus
dimuat dalam SIT, termasuk keadaan- keadaan yang
menyebabkan pengembalian uang klien.
7.3.2. Tata cara Pembayaran sebaiknya dicantumkan pada
SIT dan disepakati oleh klien. Jika terdapat uang
pembayaran dimuka, maka hal tersebut harus
terdapat pada SIT.
7.3.3. Setiap jumlah pembayaran yang ditagih harus
sepadan dengan tingkat penyelesaian penugasan
dan sepadan dengan kerangka waktunya.
7.3.4. Saat penyelesaian penugasan, anggota harus
menyediakan catatan pembayaran atas jasa yang
diberikan, uraian rinci mengenai jumlah seluruh
tagihan dikurangi pembayaran yang sudah diterima.
7.3.5. Anggota yang diminta untuk menghentikan
penugasan (SIT) pada tingkat apapun, harus segera
menyiapkan catatan penerimaan imbalan atas jasa
yang telah diberikan, dan bilamana pembayaran
yang diterima lebih dulu atau dimuka lebih besar
dari total imbalan, kelebihannya harus segera
dikembalikan kepada klien.
7.3.6. Bila pembayaran dimuka telah diterima dan anggota
tidak
mampu memulai atau menyelesaikan
penugasan, anggota harus segera memberitahu klien
dan mengembalikan uang muka tersebut kepada
klien setelah memperhitungkan penugasan yang
pantas ditagihkan atas setiap penugasan yang telah
dilakukan maupun pengeluaran biaya yang terjadi
selama melaksanakan penugasan dari klien.
7.3.7. Bila pembayaran dalam jumlah besar telah diterima
lebih dulu untuk penugasan yang akan dilakukan,
anggota harus menyadari adanya kemungkinan
utang yang harus dikembalikan keseluruhan atau
sebagiannya kepada klien, apabila anggota tidak
mampu menyelesaikan penugasan atau klien
meminta
anggota
untuk
berhenti
selaku
kuasanya.Anggota harus menyimpan dana yang
memadai untuk membayar kembali seluruhnya atau
sebagiannya pembayaran dimuka (berikut bunga
yang terkait) yang melebihi nilai riil atas penugasan
yang telah dilaksanakan
7.3.8. Anggota harus memastikan bahwa catatan
akuntansi atas kewajiban perpajakan yang mungkin
timbul berkenaan dengan pengembalian uang muka.
7.4. Klien yang lambat melunasi
7.4.1. Umumnya, jangka waktu pembayaran termuat
dalam SIT yang dikirimkan kepada klien. Anggota
harus memberitahu klien secara tertulis atas tagihan
yang harus diselesaikan.
7.4.2. Bila klien tidak menyelesaikan piutang dalam jangka
waktu yang wajar, anggota harus memastikan bahwa
kuitansi tagihan telah diterima oleh klien, dan
ditujukan pada pihak yang benar. Cara terbaik
adalah menghubungi klien yang bersangkutan
secara langsung. Alternatif lain adalah menggunakan
kurir yang menggunakan bukti tanda terima.
7.4.3. Selanjutnya, anggota harus tahu pasti alasan
tunggakan yang terjadi. Tunggakan timbul karena
situasi yang di luar kendali klien (misal terhentinya
usaha karena pemogokan). Dapat pula terjadi karena
klien tidak puas dengan jasa yang diberikan, atau
karena nilai imbalan yang besar, atau keduanya.
Dari
sudut
pandang klien, anggota perlu
mempertimbangkan apakah akan terus menagih
atau tetap melanjutkan penugasan atas nama klien.
7.4.4. Bila tidak terdapat alasan yang cukup untuk
menunggak, anggota perlu mengingatkan klien
sebelum melakukan penagihan melalui upaya
hukum.
7.4.5. Jika diperlukan sebaiknya, anggota membuat surat
pemberitahuan yang mengingatkan bila dalam
jangka waktu tertentu sebagaimana disebutkan
dalam surat tersebut belum dilunasi, anggota akan
berhenti bertindak atas nama klien.
7.4.6. Setiap anggota tetap berkewajiban bertindak atas
nama klien hingga diterima pemberitahuan
pemberhentian penugasan, begitupun sebaliknya
anggota memunyai hak yang sama dalam hal
anggota yang melakukan pemutusan penugasan.
Walaupun setelah berhenti bertindak atas nama
klien, semua korespondensi yang diterima untuk
klien terdahulu harus segera diteruskan kepada
klien
terdahulu,
dan memberitahukan kepada
pengirim alamat untuk korespondensi berikutnya.
Pada situasi tertentu, anggota dapat menghentikan
bertindak atas nama klien tanpa pemberitahuan
secara tertulis terlebih dahulu.
7.4.7. Anggota yang memiliki klien yang mempunyai
kebiasaan sering terlambat melunasi tagihan, dapat
memilih tetap meneruskan bertindak atas nama
klien tersebut, atau membuat kesepakatan tentang
syarat- syarat pembayaran yang dinyatakan secara
tertulis atau dimuat dalam SIT.
7.5. Sengketa Pembayaran
7.5.1. Pengaturan persyaratan pembayaran adalah
perjanjian bisnis yang dilakukan oleh anggota
dengan klien. Anggota wajib mempersiapkan
langkah-langkah untuk menghindari timbulnya
sengketa di kemudian hari. Untuk mencapai hal ini
sejumlah
saran
telah
dipaparkan
dibagian
atas/sebelumnya. Namun, bila klien menganggap
tagihan tidak sesuai atau terlalu berlebihan, upaya
penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah;
bilamana masih belum tercapai kesepakatan, maka
dapat dilakukan melalui pengadilan.
7.5.2. Bila klien yang bersengketa pada pembayaran dan
mengusulkan pembayaran dengan nilai lebih
rendah, maka usulan nilai lebih rendah ini dapat
saja diterima tanpa mengurangi manfaatnya, yaitu
dengan memperlakukannya sebagai uang muka,
bukan sebagai suatu pelunasan, sepanjang jelas
dipahami klien pada saat penerimaan dan
disarankan dituangkan secara tertulis.
BENTURAN KEPENTINGAN
8.1. Kebebasan Profesional
8.1.1. Setiap saat anggota harus mempertahankan
kebebasan profesionalnya. Dengan demikian anggota
tidak boleh menerima penugasan untuk bertindak
atas nama satu atau lebih klien yang memiliki
benturan kepentingan (dengan klien yang telah ada)
atau berisiko terjadi konflik antara mereka, yang
berpengaruh
memberikan
mengakibatkan
diragukan.
terhadap
saran
kebebasannya
kepada
kebebasan
mereka
saat
atau
profesionalnya
8.1.2. Setiap anggota tidak hanya mempertahankan
kebebasan profesionalnya, tetapi juga harus mampu
memelihara dan bertindak secara mandiri, tidak
tergantung oleh klien, masyarakat, otoritas pajak,
hakim dan pihak ketiga.
8.1.3. Setiap anggota harus mewaspadai setiap faktor yang
memengaruhi atau mungkin berpengaruh terhadap
kebebasannya berkenaan dengan suatu masalah.
Anggota
harus
segera
melakukan tindakan
mengantisipasi faktor tersebut agar tetap bebas
secara profesional. Bila anggota tidak dapat
mengantisipasi ancaman terhadap kebebasan
profesionalnya, anggota tersebut harus menolak
untuk bertindak terhadap permasalahan yang
meragukan tersebut, atau bilamana telah terlanjur
bertindak dan kemudian menyadari dampaknya
terhadap
kebebasan
profesionalnya,
anggota
tersebut harus berhenti bertindak.
8.1.4. Masalah benturan kepentingan dapat dihindari
melalui kewaspadaan pada potensi benturan
kepentingan, serta melalui penolakan penugasan.
8.2. Manajemen Benturan Kepentingan
8.2.1. Setiap anggota dalam berpraktik harus waspada
terhadap keterlibatan atau potensi adanya benturan
kepentingan. Setiap anggota harus bersikap
profesional dalam menanggapi risiko yang akan
terjadi.
8.2.2. Panduan untuk menghindari terjadinya benturan
kepentingan adalah sebagai berikut:
a.
Setiap anggota tidak hanya harus menghindari
benturan kepentingan, tetapi juga harus
menghindari
kesan
bahwa
posisinya
menunjukkan benturan kepentingan telah
terjadi. Oleh sebab itu, anggota harus waspada
terhadap posisi dan tindakannya, baik dari
sudut pandang dirinya, juga dari sudut
pandang klien, masyarakat, otoritas pajak, dan
pihak ketiga bahwa benturan kepentingan tidak
terjadi.
b.
c.
Anggota secepatnya menyadari timbulnya atau
potensi timbulnya benturan kepentingan dan
segera melakukan tindakan yang perlu untuk
mengatasi hal itu.
Anggota harus segera mengantisipasi timbulnya
atau potensi timbulnya benturan kepentingan
dan mencari penyelesaian yang sesuai dengan
standar profesional yang tinggi dan memenuhi
kewajiban terhadap klien.
d.
Bila
benturan kepentingan tidak dapat
dihindari, anggota harus waspada apakah tepat
untuk melanjutkan penugasan pada klien.
Anggota
wajib
memberitahukan
secara
terbuka dan jujur kepada kliennya tentang
adanya
benturan
kepentingan,
serta
menganjurkan klien untuk mencari saran dari
konsultan lain yang bebas.
e.
Apabila klien masih menghendaki anggota
melaksanakan penugasan yang ada unsur
benturan kepentingan, hal tersebut perlu
dikonfirmasi secara tertulis terlebih dahulu
sebelum
menerima
penugasan.
atau
8.3. Keterkaitan Finansial dengan Para Klien
8.3.1. Keterkaitan
finansial
dengan
melanjutkan
klien
akan
memengaruhi independensi anggota. Keterkaitan
tersebut dapat timbul dalam beberapa hal. Contoh,
anggota adalah selaku pemegang saham utama pada
usaha klien, atau selaku kreditur atau debitur dari
klien.
8.3.2. Bila anggota, suami/istri atau anak dari anggota
memberikan pinjaman kepada klien, atau menjamin
pinjaman klien, atau mendukung atau mengesahkan
suatu utang klien, atau memiliki jaminan utang dari
klien, maka benturan kepentingan dapat terjadi.
Sekalipun utang tersebut tidak dilarang, anggota
harus dengan bijaksana mempertimbangkan untuk
tidak terlibat dengan transaksi keuangan klien atau
tidak menerima penugasan klien. Apabila anggota
menganggap hal itu masih dalam batas toleransi
untuk menerima penugasan atau melanjutkan
penugasan pada situasi demikian, maka anggota
harus memberitahukan secara terbuka dan jujur
kepada klien adanya potensi benturan kepentingan,
dan menyarankan klien untuk mencari opini dari
konsultan pajak lain yang independen. Bila klien
sepakat bahwa anggota melanjutkan penugasan,
maka hal tersebut harus didokumentasikan dengan
sebaik-baiknya.
ANGGOTA YANG BEKERJA PADA KLIEN TUNGGAL
9.1. Karyawan
9.1.1. Standar Profesi dan Panduan Praktik ini diterapkan
sama baik kepada anggota yang berstatus karyawan
dan kepada anggota yang melakukan praktik tanpa
mempertimbangkan apakah atasan anggota IKPI
atau bukan.
9.1.2. Anggota yang berstatus karyawan harus memastikan
bahwa ikatan kerjanya tidak menghalangi dirinya
untuk mematuhi Standar Profesi dan Panduan
Praktik ini.
9.1.3. Pengetahuan yang diperoleh dalam penugasannya
berkenaan dengan aktivitas pemberi kerja, pemegang
saham atau pihak lain tersebut tidak boleh
diungkapkan kepada pihak lain kecuali anggota:
a.
b.
c.
Memiliki
kewajiban
menyampaikan
hukum
keterbukaan
untuk
(terdapat
ketentuan undang-undang yang mewajibkan
anggota untuk mengungkapkan kerahasiaan
pemberi kerja);
Memeroleh izin dari pihak terkait; dan
Melakukan secara sepantasnya sebagai bagian
dari tugas dan kewajibannya kepada pemberi
kerja.
9.1.4. Informasi yang diperoleh dalam menjalankan
penugasan dilarang dimanfaatkan olehnya untuk
keuntungan pribadi maupun dibocorkan kepada
pihak lain demi keuntungan pihak lain. Dalam
berhubungan dengan otoritas pajak, anggota harus
memerhatikan panduan dalam Kode Etik.
9.2. Kewajiban Anggota selaku Karyawan terhadap Atasan
9.2.1. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan baik yang
berpraktik ataupun yang berstatus karyawan, atas
keterbukaan informasi yang dibutuhkan. Jika
ditemukan adanya kekeliruan, kealpaan atau diduga
adanya indikasi tindak pidana maka anggota harus
mengingatkan atasannya adanya risiko hukum
terhadapnya.
9.2.2. Sekalipun karyawan tidak terlibat kewajiban
perpajakan atasannya secara langsung, karyawan
wajib mengingatkan atasannya apabila ada dugaan
malpraktik yang dilakukan oleh atasannya.
PENGADUAN
10.1. Pengaduan oleh Klien atau pihak lain terhadap Anggota.
10.1.1. Anggota yang berpraktik diwajibkan memiliki
prosedur dalam menanggapi pengaduan dari klien.
10.1.2. Prosedur tersebut harus memuat sekurang
kurangnya:
a.
b.
c.
Setiap klien baru harus diberi penjelasan
tertulis, perihal nama dan status personel yang
dapat
dihubungi bila klien bermaksud
menyampaikan pengaduan atas jasa yang
diberikan, dan prosedur pengaduan kepada
Pengawas IKPI.
Setiap pengaduan harus segera ditindaklanjuti
secara tertulis.
Setiap pengaduan diselidiki dengan tuntas
secepat-cepatnya, oleh personel yang tidak
terlibat
dalam
penugasan,
dan
memberitahukan hasil penyelidikan kepada
klien.
d.
Bila hasil penyelidikan menemukan bukti
kebenaran pengaduan oleh klien, anggota harus
menindaklanjuti dengan melakukan langkah
langkah yang perlu untuk menyelesaikan
pengaduan ini.
10.1.3. Bila klien mengirim pengaduannya kepada Pengawas
IKPI, anggota akan diminta untuk menjelaskan
kasus
yang
dihadapi.
Anggota
disarankan
menyimpan catatan terhadap langkah-langkah yang
telah diambil.
10.1.4. Pengalaman IKPI menunjukkan bahwa mayoritas
pengaduan dapat dihindari dengan melakukan
langkah pencegahan.
10.1.5. Upaya menghindari pengaduan dari klien:
a.
b.
c.
d.
Dalam menerima penugasan baru anggota
disarankan untuk menerbitkan SIT, kecuali
dipandang tidak diperlukan. Hal ini terjadi
karena banyaknya pengaduan yang timbul
karena ketidakjelasan atas apa yang telah
disetujui dan apa yang dilaksanakan, ataupun
karena imbalan yang dirasakan terlalu tinggi.
SIT harus menjabarkan secara rinci ruang
lingkup penugasan, dan dipaparkan dengan
jelas dasar imbalan dan cara penagihannya.
Perubahan lingkup penugasan atau imbalan
yang
diusulkan
disarankan
persetujuan tertulis dari klien.
memperoleh
Pengaduan dapat terjadi karena adanya kurang
komunikasi antara anggota dengan klien, dalam
menangani penugasan. Disarankan anggota
selalu memberikan penjelasan tahap-tahap
perkembangan penyelesaian penugasan.
Bila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian
tugas,
anggota
disarankan
memberikan
kepastian batas waktu penyelesaian tugas.
Bilamana keterlambatan disebabkan oleh pihak
ketiga, tetap harus dijelaskan kepada klien
tentang
hambatan yang mengakibatkan
penundaan penyelesaian tugas.
10.1.6. Bila pengaduan terbukti benar, anggota harus segera
mengakui dan minta maaf.
10.1.7. Bila hasil penyelidikan terbukti tidak benar, hal ini
harus dijelaskan kepada klien.
10.1.8. Bila perselisihan antara anggota dengan klien tidak
dapat diselesaikan, disarankan untuk diselesaikan
secara arbitrase.
10.1.9. Arbitrator dapat ditunjuk dengan kesepakatan kedua
belah pihak (anggota dan klien). Permohonan
arbitrator dapat diajukan kepada Ketua Umum IKPI.
10.1.10. IKPI tidak akan ikut campur atau terlibat terhadap
sengketa yang berkaitan dengan jumlah imbalan jasa
yang ditagihkan.
10.2. Pengaduan kepada Pengawas IKPI
Pengaduan yang diterima oleh IKPI termasuk pengaduan
antar anggota yang mencakup standar kerja, kualitas jasa
yang diberikan dan kode etik, akan diteruskan kepada
Pengawas IKPI.
MASALAH HUKUM
11.1. Hak Kepemilikan Dokumen
11.1.1. Secara umum, semua dokumen adalah milik klien,
kecuali dokumen tertentu atau catatan yang dibuat
oleh anggota (termasuk microfilm dan catatan
elektronik), atau dokumen milik pihak ketiga.
11.1.2. Untuk mempertimbangkan kepemilikan dokumen,
pertama-tama harus mempelajari isi SIT. Bila
terdapat ketentuan yang menyebutkan kepemilikan
suatu dokumen, maka hal ini harus dijelaskan dalam
SIT. Misalnya kertas kerja yang dibuat oleh anggota
untuk menyiapkan penghitungan pajak. Hasil
perhitungan itu sendiri dan dokumen pendukung
(Supporting Schedules) akan menjadi milik klien.
11.1.3. Surat menyurat asli berikut tindasannya yang
dilakukan oleh anggota selaku kuasa dari klien
dengan otoritas pajak berkenaan dengan pemenuhan
kewajiban perpajakan adalah milik klien.
11.1.4. Bila dokumen disiapkan oleh anggota yang bertindak
selaku prinsipal, posisinya tergantung pada jenis
dokumen yang dipersengketakan. Umumnya,
dokumen yang dibuat oleh anggota untuk tujuan
pemberian saran atau melaksanakan penugasan
untuk klien adalah milik anggota.
11.1.5. Dokumen yang dibuat atas permintaan khusus dari
klien adalah milik klien, sementara dokumen yang
dipersiapkan oleh anggota untuk keperluan
penugasannya adalah milik anggota.
Contoh
dokumen yang menjadi hak milik anggota adalah
antara lain tindasan surat yang diserahkan oleh
anggota dengan pihak ketiga, berkas catatan, memo
internal
dan
draft
yang
diciptakan
saat
mempersiapkan saran untuk kliennya. Namun surat
atau dokumen yang memuat saran adalah milik
klien.
11.1.6. Dokumen yang diberikan oleh klien atau pihak ketiga
sebelum penandatanganan persetujuan pada lembar
SIT, yang dikirimkan langsung oleh klien atau oleh
pihak ketiga kepada anggota wajib disimpan atas
nama klien atau pihak ketiga, kepemilikan dokumen
tersebut adalah tergantung kepada kedua belah
pihak.
11.1.7. Bila dokumen berupa penunjukan penugasan seperti
surat kuasa, SIT yang diberikan oleh klien kepada
anggota adalah milik anggota.
11.1.8. Otoritas pajak diperkenankan meminta informasi
terkait klien yang diketahui oleh anggota tanpa perlu
memperoleh izin dari klien. Dalam hal ini anggota
harus mengungkapkan informasi berdasarkan
dokumen yang dimiliki.
11.2. Penyimpanan Catatan
Dalam menentukan jangka waktu penyimpanan catatan,
anggota harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.
b.
Jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; dan
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyimpan
dokumen berupa kertas kerja dan lain-lain yang masih
diperlukan sebagai alat bukti untuk penyelesaian kasus
di Pengadilan Pajak.
11.3. Jangka
waktu
penyimpanan dokumen perpajakan
berdasarkan Undang-Undang KUP.
Anggota harus tetap menyimpan kertas kerja sekurang
kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya masa tahun
pajak atau periode akuntansi, dimana ia terkait untuk suatu
jangka waktu sebagaimana dikehendaki dalam sistem self
assessment.
11.4. Jangka waktu berkenaan dengan Pengadilan Pajak
11.4.1. Merujuk pada Pasal 15 (1), Pasal 25 dan Pasal 27
Undang- Undang No. 6 Tahun 1983, Tentang KUP
beserta undang-undang perubahannya, terdapat
prinsip umum bahwa setelah melewati jangka waktu
tertentu hak mengajukan keberatan, banding atau
gugatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan.
Menurut ketentuan hukum, suatu tuntutan sah
harus
diajukan
diperkenankan.
dalam
batas waktu yang
11.4.2. Terdapat banyak ketentuan yang menentukan batas
waktu hak-hak Wajib Pajak harus dilakukan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
beserta undang-undang perubahannya menetapkan
batas waktu untuk menggunakan hak Wajib Pajak
sebagai berikut:
a.
Dalam hal suatu Surat Ketetapan Pajak
diterbitkan
pada
batas
akhir
daluarsa
penetapan dan 3 (tiga) bulan batas waktu untuk
mengajukan keberatan;
b.
Mengingat batas waktu penerbitan putusan
keberatan adalah 12 (dua belas) bulan dan
batas waktu untuk mengajukan banding adalah
3 (tiga) bulan, maka dimulainya proses di
Pengadilan Pajak adalah 6 (enam) tahun 6
(enam) bulan sejak berakhirnya tahun pajak;
dan
c.
Mempertimbangkan proses banding adalah 12
(dua belas) bulan dan hak Wajib Pajak
mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke
Mahkamah Agung (MA) adalah 3 (tiga) bulan,
seluruh waktu yang diperlukan adalah 7 (tujuh)
tahun 9 (sembilan) bulan. Dengan demikian
penyimpanan dokumen adalah 9 (sembilan)
tahun.
11.5. Penyimpanan Kertas Kerja Klien
Kertas kerja dan catatan yang menurut hukum memiliki
fungsi pembuktian, yang merupakan milik anggota, harus
disimpan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, Tentang
Dokumen Perusahaan. Sedangkan dokumen yang menurut
hukum adalah milik klien, maka dokumen milik klien atau
klien terdahulu harus dikembalikan kepada mereka setidak
tidaknya 9 (sembilan) tahun setelah penugasan.
11.6. Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan
11.6.1. Otoritas pajak dapat menerbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan
bukti permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap
Wajib Pajak yang merupakan klien konsultan pajak.
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
berdasarkan
ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Pemeriksa
Fungsional Direktorat Jenderal Pajak. Terhadap
pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan tersebut
klien dapat meminta bantuan pendampingan kepada
anggota, yang mana sebelum melaksanakan tugas
harus telah memperoleh Surat Penugasan, dan Surat
Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan oleh
ketentuan yang berlaku.
11.6.2. Dalam menjalankan pemeriksaan bukti permulaan,
pihak Pemeriksa Bukti Permulaan dapat meminta
keterangan, meminta hasil pengolahan data
pembukuan secara elektronik, meminjam data
pembukuan, dokumen perpajakan serta dokumen
lain, catatan milik klien yang berhubungan langsung
atau tidak langsung dengan kegiatan, penugasan
atau usaha klien. Untuk mengantisipasi hal
semacam ini, anggota perlu memerhatikan
ketentuan penyimpanan dokumen/catatan pada
butir (11.1.) sampai dengan butir (11.5.).
11.6.3. Bilamana klien atau wakilnya tidak memberikan
bantuan atau izin kepada pemeriksa untuk
memasuki ruangan, atau menolak memberikan
pinjaman dokumen yang diperlukan, maka
Pemeriksa Bukti Permulaan berwenang untuk
melakukan penyegelan peralatan elektronik data
processing, ruang atau tempat yang oleh pemeriksa
diduga menjadi tempat untuk menyimpan dokumen,
catatan, atau bahan bukti lainnya di tempat tinggal
atau kantor klien.
11.6.4. Permintaan keterangan mengenai identitas, kegiatan
dan usaha klien, peminjaman dokumen termasuk
dokumen perpajakan yang sedang dalam pengerjaan
anggota atau yang disimpan oleh anggota, baik
anggota
yang
menerima penugasan untuk
mendampingi klien dalam kasus pemeriksaan bukti
permulaan atau tidak, atau bahan bukti lainnya
milik klien, wajib dipenuhi sepanjang Pemeriksa
Bukti Permulaan menyampaikan permintaan tertulis
dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud
pada Pasal 35 Undang-Undang KUP, dan peraturan
lain yang berlaku.
11.6.5. Bilamana permintaan keterangan atau peminjaman
dokumen tersebut disampaikan kepada anggota
sebagai pihak yang mempunyai hubungan dengan
klien
yang
terperiksa,
sebaiknya
anggota
memberitahukan kepada klien secara tertulis
permintaan keterangan, peminjaman dokumen dan
bahan bukti lain oleh Pemeriksa Bukti Permulaan,
sepanjang permintaannya telah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
wajib dipenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
Tidak dipenuhinya permintaan keterangan oleh
Pemeriksa Bukti Permulaan dapat berakibat anggota
dituntut melakukan perbuatan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41A Undang-Undang KUP,
yaitu terkait dengan pelanggaran atas kewajiban
konsultan pajak sebagai pihak ketiga untuk
memberikan keterangan atau bukti dalam rangka
pemeriksaan pajak.
11.6.6. Bilamana pemeriksaan bukti permulaan telah selesai
dilakukan, anggota harus memberitahukan kepada
klien
untuk
meminta pemberitahuan hasil
pemeriksaan. Bilamana hasil pemeriksaan bukti
permulaan tidak ditemukan bukti-bukti telah terjadi
perbuatan tindak pidana perpajakan, anggota dapat
mewakili klien atau turut mendampingi klien pada
waktu dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan
bukti permulaan, mengingat hasil pembahasan akhir
dan risalah pembahasan akhir akan digunakan oleh
otoritas perpajakan sebagai bahan penerbitan
ketetapan pajak. Anggota perlu mengingatkan klien
untuk meminta kembali semua dokumen dan
catatan yang telah dipinjam oleh pemeriksa bukti
permulaan.
11.7. Surat Perintah Penyidikan/Penggeledahan.
11.7.1. Apabila hasil pemeriksaan bukti permulaan
menemukan bukti-bukti telah terjadi tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam
undang-undang perpajakan, baik dilakukan oleh
klien atau oleh pihak lain yang terkait dengan
kegiatan klien, otoritas pajak selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan menetapkan klien
sebagai tersangka, menerbitkan instruksi penyidikan
yang akan ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat
Perintah Penyidikan. Berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan tersebut, PPNS yang diberi tugas
penyidikan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan
Saat Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang ditujukan
kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kepolisian
Negara RI selaku Koordinator dan Pengawas
tindakan penyidikan Umumnya dalam penerbitan
SPDP tidak ada tembusan kepada klien, namun klien
selaku tersangka dapat minta copy (salinan) SPDP
kepada pihak PPNS.
11.7.2. Dalam pelaksanaan penyelidikan PPNS yang
ditunjuk akan melaksanakan penyidikan kepada
tersangka, pihak-pihak yang turut serta dalam
tindak pidana perpajakan, serta para saksi yang
tercantum dalam SPDP sebagaimana yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Dalam hal demikian anggota sebaiknya
memberitahukan kepada klien untuk minta bantuan
pendampingan kepada penasihat hukum yang
mempunyai kompetensi litigasi.
11.7.3. Pelaksana
Penyidikan
memungkinkan PPNS
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti berupa pembukuan, pencatatan dan
dokumen lain, melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut, dan berwenang pula untuk
memeriksa buku, catatan dan dokumen yang telah
disita.
11.7.4. PPNS berwenang pula meminta keterangan dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan, memanggil orang
untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi. Dalam hal anggota diminta
keterangan atau diperiksa sebagai saksi, anggota
disarankan untuk mencari nasihat seorang ahli
hukum yang kompeten.
11.7.5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
umumnya memuat:
a.
Subjek yang akan disidik, uraian posisinya
sebagai pihak tersangka, atau pihak yang turut
serta, atau pihak yang membantu terjadinya
tindak pidana di bidang perpajakan, atau
sebagai saksi;
b.
c.
d.
Perbuatan yang dilakukan dan modus operandi
tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan;
Unsur melawan hukum perbuatan tindak
pidana di bidang perpajakan disertai pasal
pasal Undang-Undang KUP terkait yang
dilanggar;
Akibat yang ditimbulkan, berupa perhitungan
besarnya kerugian pada pendapatan negara.
11.7.6. Surat Perintah Penyidikan umumnya memuat
keterangan seperti surat perintah pemeriksaan
pajak, berisi nama tim PPNS yang ditugaskan, nama
tersangka, orang yang membantu atau saksi yang
akan dimintai keterangan dan uraian secara umum
dugaan tindak pidana yang dilakukan.
11.7.7. Bila terdapat klien yang diperiksa sebagai tersangka,
anggota berkewajiban untuk menyarankan klien
meminta copy (salinan) SPDP dan copy (salinan)
Surat Perintah Penyidikan. Bilamana tidak sempat,
penasihat hukum klien dapat melakukan hal
tersebut. Bila anggota diminta untuk memberikan
dokumen atau catatan terkait dengan kegiatan klien,
dan terdapat dokumen klien yang disita dan diambil,
anggota berkewajiban untuk menanyakan atau
meminta melakukan fotokopi terlebih dahulu atas
dokumen tersebut sebelum dibawa. Namun PPNS
umumnya hanya memiliki kewenangan terbatas dan
tidak
dapat memenuhi permintaan tersebut.
Setidaknya anggota dapat meminta daftar dokumen
yang diangkut.
11.7.8. Adalah penting orang yang tempat tinggal, atau
tempat kedudukannya digeledah untuk membaca
dengan seksama surat perintah penyidikan untuk
meyakinkan bahwa PPNS tidak membawa dokumen
yang bukan dokumen terkait dengan klien yang
sedang disidik sebagaimana termuat dalam surat
perintah. Hal ini terkait dengan tetap menjaga
kerahasiaan atas dokumen klien lainnya.
Ditetapkan di Batu, Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2019