Satu kode billing yang salah dapat terlihat seperti urusan administrasi kecil. Di perusahaan, akibatnya bisa jauh lebih panjang. Kas sudah keluar, bank sudah mendebit rekening, tetapi pembayaran tidak terbaca pada kewajiban yang seharusnya. Tim treasury merasa tugasnya selesai. Tim pajak justru harus mencari mengapa saldo belum berkurang. Ketika masalah itu muncul dekat tenggat, percakapan internal cepat berubah dari “sudah dibayar” menjadi “dibayar untuk apa”.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2026 hadir di titik persoalan tersebut. Aturan yang ditetapkan pada 28 Juli 2026 ini mengubah PER-10/PJ/2024 mengenai pembayaran dan penyetoran pajak serta pengembalian kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Arah perubahannya mencakup penyesuaian ketentuan pembayaran, kode billing, kode jenis setoran, dan mekanisme yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran.

Bagi perusahaan, pesan utamanya bukan sekadar ada tabel kode baru yang perlu diunduh. PER-8/PJ/2026 mempertegas bahwa pembayaran pajak adalah proses data dari awal sampai akhir. Identitas wajib pajak, jenis pajak, masa atau tahun pajak, kode akun, kode jenis setoran, nilai, sumber kewajiban, dan bukti penerimaan negara harus membentuk satu rangkaian yang konsisten. Jika satu elemen salah, uang memang dapat masuk ke kas negara, tetapi penyelesaiannya di administrasi perusahaan belum tentu berada pada tempat yang benar.

Perubahan regulasi perlu diterjemahkan menjadi kontrol operasional. Inilah bagian yang sering terlewat ketika perusahaan hanya mengirimkan salinan aturan kepada tim finance tanpa mengubah cara kerja.

Kode billing bukan nomor pembayaran biasa

Kode billing adalah identitas pembayaran yang diterbitkan melalui sistem billing DJP untuk jenis pembayaran atau penyetoran tertentu. Karena sifatnya mengidentifikasi kewajiban, perusahaan tidak seharusnya memperlakukan kode tersebut seperti nomor virtual account generik yang dapat dipakai selama nominalnya benar.

Dalam praktik, kesalahan sering dimulai sebelum kode dibuat. Staf menerima permintaan pembayaran dengan keterangan singkat, misalnya “PPh bulan Juli”, tanpa informasi apakah pembayaran tersebut PPh Pasal 21, PPh unifikasi, angsuran PPh Pasal 25, kurang bayar hasil pembetulan, atau jenis lain. Orang yang membuat billing kemudian menebak berdasarkan kebiasaan. Treasury hanya memeriksa jumlah dan tanggal. Setelah pembayaran dilakukan, tim baru menyadari bahwa masa pajak atau kode jenis setorannya tidak sesuai.

PER-8/PJ/2026 relevan karena menyesuaikan kebutuhan kode billing dan kode jenis setoran dalam lingkungan Coretax. Daftar kode bukan bahan hafalan. Yang dibutuhkan adalah mapping resmi antara kejadian bisnis, jenis kewajiban, dokumen pajak, dan kode pembayaran. Mapping tersebut harus dikelola sebagai master data, bukan disimpan di kepala satu staf.

Tim pajak sebaiknya menentukan siapa yang boleh membuat billing, siapa yang memeriksa, dan informasi minimum apa yang harus tersedia. Permintaan billing yang baik sedikitnya menjawab identitas entitas, jenis pajak, masa atau tahun pajak, dasar pembayaran, nilai, tanggal target, serta referensi SPT atau produk hukum bila relevan. Tanpa data itu, reviewer hanya memeriksa tampilan, bukan substansi.

Bedakan tiga momen yang sering dianggap satu

Perusahaan perlu memisahkan pembuatan kode billing, pelaksanaan pembayaran, dan pengakuan pembayaran pada kewajiban pajak. Ketiganya berkaitan, tetapi bukan kejadian yang sama.

Pembuatan billing membentuk instruksi yang akan digunakan untuk membayar. Pelaksanaan pembayaran terjadi ketika kanal pembayaran memproses transaksi dan menghasilkan bukti penerimaan negara. Pengakuan atau pemetaan administrasi memastikan pembayaran tersebut benar-benar terkait dengan kewajiban yang dimaksud. Rekonsiliasi baru selesai apabila ketiga lapisan itu cocok.

Pemisahan ini penting untuk menjawab kasus yang sering memicu saling lempar tanggung jawab. Jika billing benar tetapi transaksi bank gagal, masalahnya berada pada eksekusi pembayaran. Jika bank berhasil mendebit tetapi bukti penerimaan tidak tersedia atau status belum terbaca, perlu ada penelusuran pada kanal pembayaran dan sistem. Jika bukti tersedia tetapi pembayaran masuk ke jenis kewajiban yang keliru, sumber masalahnya dapat berada pada pembuatan billing atau data permintaan.

Tim finance tidak perlu mengambil alih interpretasi pajak. Sebaliknya, tim pajak tidak boleh berhenti setelah mengirim kode kepada treasury. Pemilik proses harus menjaga jejak sampai pembayaran dapat direkonsiliasi dengan SPT, buku besar, dan akun pajak.

Deposit pajak juga perlu dipahami secara tepat. Menempatkan dana sebagai deposit tidak otomatis berarti kewajiban tertentu sudah dilunasi. Perusahaan masih harus memastikan pemindahbukuan atau penggunaan deposit dilakukan sesuai proses yang berlaku dan terkait dengan kewajiban yang benar. Karena itu, dashboard yang hanya menunjukkan saldo deposit dapat memberi rasa aman palsu jika tidak disertai status alokasi.

Apa yang harus diubah pada SOP pembayaran

SOP lama biasanya berfokus pada otorisasi kas: siapa meminta, siapa menyetujui, siapa membayar. Setelah PER-8/PJ/2026, perusahaan perlu memastikan SOP juga mengendalikan kualitas data pajak.

Langkah pertama adalah memperbarui katalog kode pembayaran dari sumber resmi DJP. Jangan mengambil daftar dari file lama, tangkapan layar grup, atau artikel ringkasan yang tidak menunjukkan tanggal. Setiap perubahan master harus memiliki tanggal berlaku, orang yang menyetujui, dan catatan kode yang diganti atau ditambahkan.

Langkah kedua, bangun maker-checker yang substantif. Maker membuat billing dari permintaan lengkap. Checker membandingkan billing dengan SPT konsep, working paper, surat ketetapan, permohonan, atau dokumen sumber lain. Pemeriksaan tidak cukup dengan mengulang membaca angka yang sama pada layar. Reviewer perlu kembali ke sumber kewajiban.

Langkah ketiga, larang perubahan informal setelah approval. Jika nilai atau masa pajak berubah, billing lama harus dinyatakan batal dalam log internal dan proses approval diulang. Ini mencegah staf membuat kode baru setelah mendapat pesan singkat tanpa jejak keputusan.

Langkah keempat, tetapkan bukti minimum setelah pembayaran. Bukti penerimaan negara, rekening koran atau konfirmasi bank, nomor transaksi penerimaan negara, billing, serta dokumen kewajiban perlu dihubungkan melalui satu transaction ID internal. Penamaan file yang konsisten akan lebih berguna daripada folder besar berisi PDF yang tidak dapat dicari.

Langkah kelima, lakukan rekonsiliasi harian untuk pembayaran mendekati tenggat dan rekonsiliasi bulanan untuk keseluruhan populasi. Laporan pengecualian sebaiknya menampilkan billing dibuat tetapi belum dibayar, pembayaran gagal, nilai berbeda, bukti belum tersedia, pembayaran belum terpetakan, serta pembayaran ganda.

Pengembalian kelebihan pembayaran bukan urusan setelah uang masuk

PER-8/PJ/2026 juga menyentuh pengembalian kelebihan pembayaran. Di sini perusahaan perlu membedakan beberapa keadaan yang secara kas sama-sama terlihat sebagai “uang kembali”, tetapi dasar hukumnya dapat berbeda. Ada kelebihan menurut SPT, pengembalian pendahuluan, kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang, dan pengembalian yang berkaitan dengan keputusan atau produk hukum tertentu.

Kesalahan awal sering terjadi ketika semua pengembalian dipetakan ke satu akun piutang pajak. Akibatnya, tim tidak dapat menjelaskan asal nilai, status proses, potongan atau kompensasi, rekening penerima, dan periode yang terkait. Saat dana masuk, accounting mencatat penerimaan, tetapi tax file belum menunjukkan klaim mana yang diselesaikan.

Perusahaan sebaiknya membuat refund register. Setiap baris memuat jenis permohonan atau dasar pengembalian, nomor dan tanggal dokumen, jenis pajak, masa atau tahun pajak, nilai yang diajukan, nilai yang disetujui, status utang pajak yang diperhitungkan bila ada, rekening tujuan, tanggal dana diterima, serta jurnal penyelesaian. Register ini menghubungkan proses pajak dengan kas dan buku besar.

Rekening penerima harus dijaga sebagai master data sensitif. Perubahan rekening perlu approval, verifikasi independen, dan jejak waktu. Risiko di area ini bukan hanya salah administrasi, tetapi juga fraud. Tim pajak, treasury, dan accounting harus mengetahui siapa yang berwenang mengubah data dan bagaimana perubahan tersebut divalidasi.

Kesalahan kode tidak selalu selesai dengan membuat pembayaran baru

Ketika menemukan pembayaran salah, reaksi paling cepat biasanya membuat billing baru lalu membayar lagi agar tenggat tidak lewat. Keputusan itu kadang diperlukan, tetapi tidak boleh otomatis. Perusahaan harus menilai nilai, tenggat, posisi kas, jenis kesalahan, opsi koreksi administrasi, serta dampak pembayaran ganda.

Jangan menganggap dana yang salah setor pasti dapat langsung dipindahkan atau dikembalikan. Proses dan dokumen yang dibutuhkan bergantung pada fakta. Tim perlu mengidentifikasi siapa wajib pajaknya, ke mana pembayaran terpetakan, apakah kewajiban yang benar masih terbuka, dan mekanisme resmi apa yang tersedia pada tanggal penanganan.

Jika pembayaran ulang dipilih untuk melindungi kepatuhan, buat decision note. Catat alasan, approval, rencana pemulihan pembayaran pertama, pemilik tindak lanjut, dan target penyelesaian. Tanpa catatan itu, kelebihan dapat bertahun-tahun menjadi saldo menggantung yang tidak lagi dipahami ketika personel berganti.

Kontrol yang layak dilihat CFO

CFO tidak perlu memeriksa setiap kode billing. Yang dibutuhkan adalah visibilitas atas pengecualian dan konsentrasi risiko. Dashboard bulanan dapat menampilkan jumlah serta nilai pembayaran tepat waktu, transaksi gagal, pembayaran yang belum terpetakan, koreksi billing, penggunaan deposit, permohonan pengembalian, dan saldo lebih bayar yang belum selesai.

Ukuran lain yang berguna adalah waktu dari approval kewajiban sampai billing dibuat, dari pembayaran sampai bukti lengkap, dan dari temuan kesalahan sampai rencana koreksi disetujui. Jika metrik memburuk, masalahnya mungkin bukan pada staf yang lambat, melainkan data sumber yang baru selesai mendekati tenggat.

Internal audit juga perlu menguji populasi, bukan hanya mengambil beberapa bukti pembayaran yang rapi. Bandingkan daftar kewajiban dari SPT dengan billing, transaksi bank, bukti penerimaan, akun Coretax, dan jurnal. Cari transaksi di luar workflow, billing yang dibuat oleh user tidak aktif, serta pembayaran yang dilakukan tanpa dokumen sumber.

Agenda 30 hari setelah PER-8/PJ/2026

Perusahaan tidak harus merombak seluruh sistem dalam satu minggu. Dalam 30 hari, target yang realistis adalah memastikan perubahan aturan sudah masuk ke kontrol utama.

Minggu pertama dapat dipakai untuk membandingkan kode dan prosedur baru dengan master lama. Tandai jenis pembayaran yang sering digunakan perusahaan serta transaksi yang jarang tetapi bernilai tinggi. Minggu kedua, perbarui formulir permintaan billing, matriks approval, dan panduan maker-checker. Minggu ketiga, uji beberapa skenario dari awal sampai bukti terhubung ke kewajiban. Minggu keempat, jalankan rekonsiliasi populasi dan laporkan pengecualian kepada pemilik proses.

Tim juga perlu menyimpan versi aturan dan mapping yang berlaku pada setiap periode. Jika kode berubah lagi, histori tidak boleh ditimpa. Audit trail harus dapat menunjukkan mengapa kode tertentu dipakai pada tanggal pembayaran tertentu berdasarkan master yang saat itu berlaku.

PER-8/PJ/2026 pada akhirnya mengubah cara perusahaan memandang pembayaran pajak. Pekerjaan tidak selesai ketika tombol bayar ditekan atau rekening bank terdebit. Pekerjaan selesai ketika kewajiban yang tepat berkurang, bukti dapat ditarik, jurnal sesuai, dan setiap pengecualian mempunyai pemilik. Di lingkungan pajak yang semakin terhubung oleh data, disiplin itu jauh lebih bernilai daripada mengandalkan ingatan bahwa “bulan lalu juga pakai kode yang sama”.