http://konsultanpajak.or.id Pajak Penghasilan vs Pajak Kekayaan: Apa Bedanya? Oke bro, sebelum lo panik baca judulnya, santai dulu. Banyak millennial dan Gen Z sering bingung antara pajak penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan. “Gue kan cuma punya tabungan dikit sama motor, kok bisa ribet pajak kekayaan?” Tenang, artikel ini bakal bedah tuntas, plus ada contoh kasus nyata, supaya lo ngerti bedanya dan cara legal manage keduanya.
Pajak Penghasilan: Dasar dan Fakta Keren
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang lo dapatkan. Dari gaji, freelance, bonus, royalti, hingga penghasilan digital. Pokoknya semua “duit masuk” kena PPh.
Contoh Kasus: Freelancer Desain Grafis
Lia, freelancer desain di Jakarta, tiap bulan dapat Rp10 juta dari proyek desain. Setahun kira-kira Rp120 juta. Dari jumlah ini, dikurangi PTKP (Rp54 juta untuk lajang 2025), sisa Rp66 juta kena pajak progresif: 5% – 15%, tergantung tarif. Jadi PPh yang harus Lia setor sekitar Rp10-12 juta setahun.
Intinya: PPh itu soal flow masuk duit.
Pajak Kekayaan: Apa dan Bagaimana
Berbeda dengan PPh, pajak kekayaan dikenakan atas harta yang dimiliki, bukan penghasilan. Harta bisa berupa:
- Properti (rumah, apartemen, tanah)
- Kendaraan (mobil, motor mewah)
- Investasi (saham, obligasi, emas)
- Aset digital tertentu (NFT, crypto high-value)
Di Indonesia, pajak kekayaan masih sebagian diatur melalui:
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- PPh Final atas Penjualan Aset tertentu
Kasus nyata: Aldi beli apartemen seharga Rp2 miliar di Jakarta. Dia harus bayar PBB tahunan sekitar 0,5% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Selain itu, kalau jual, ada PPh Final 5% dari nilai transaksi. Jadi pajak kekayaan lebih ke apa yang lo punya dan jual, bukan hanya uang yang masuk tiap bulan.
Bedanya Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan
| Aspek | Pajak Penghasilan | Pajak Kekayaan |
|---|---|---|
| Objek Pajak | Penghasilan/take-home pay | Harta/asset |
| Waktu Kena Pajak | Saat menerima penghasilan | Saat memiliki atau menjual aset |
| Contoh | Gaji, freelance, royalty, bonus | Properti, mobil, saham, crypto |
| Tarif | Progresif (5%-30%) | Final, flat, atau berdasarkan NJOP |
| Tujuan | Redistribusi pendapatan | Redistribusi harta & kepemilikan |
Pajak Kekayaan di Era Digital
Dengan boomingnya aset digital, pajak kekayaan bukan cuma rumah dan mobil mewah. NFT, crypto, bahkan akun game high-value bisa jadi objek pajak.
Kasus: YouTuber NFT di Bali, punya koleksi NFT senilai Rp500 juta. Saat jual NFT, dia harus bayar PPh Final 0,1% sampai 0,5% tergantung kategori. Kalau NFT itu berupa royalti dari karya sendiri, juga masuk PPh final. Jadi digital asset + pajak kekayaan = real problem kalau nggak dicatat.
baca juga
- Pajak Jasa Maklon yang Sering Ke-skip Sama Pebisnis
- Peran Penting PJAP Buat Era Baru Pajak Digital
- Meterai Bukan Stiker Lucu, Bro!
- Apakah AI Training Data Kena Pajak?
- Pajak IoT Data
Bagaimana Freelancer & Gen Z Bisa Mengatur Kedua Pajak
- Catat semua penghasilan: wajib untuk PPh.
- Inventarisasi aset: rumah, mobil, saham, crypto untuk pajak kekayaan.
- Pahami PPh Final vs Progresif: contoh kasus YouTuber, freelancer, dan side hustle barista.
- Manfaatkan insentif pajak: donasi, BPJS, iuran pensiun, PBB keringanan untuk properti tertentu.
- Lapor tepat waktu: e-Filing untuk PPh, pembayaran PBB sebelum jatuh tempo.
Studi Kasus Kombinasi: Freelancer + Aset
Kasus: Rio, Barista & Side Hustle Thrift Shop
- Penghasilan freelance barista: Rp60 juta/tahun → kena PPh progresif.
- Penghasilan dari jual barang thrift: Rp30 juta → masuk PPh final 0,5% untuk UMKM.
- Aset: motor seharga Rp30 juta dan apartemen sewa: kena PBB Rp1,5 juta/tahun.
Dengan pencatatan rapi, Rio tahu berapa harus bayar pajak penghasilan dan pajak kekayaan tiap tahun, jadi nggak panik saat audit.
Strategi Efektif untuk Mengelola Kedua Pajak
- Pisahkan rekening pribadi dan bisnis: gampang tracking.
- Gunakan software akuntansi freelance: otomatis bikin laporan PPh & catat aset.
- Evaluasi aset tahunan: properti, kendaraan, crypto.
- Konsultasi pajak digital: untuk kasus NFT dan crypto high-value, bisa hindari risiko double tax.
- Perencanaan pajak jangka panjang: freelancer yang punya rencana beli properti atau invest saham bisa estimate pajak kekayaan sejak awal.
Kenapa Kedua Pajak Ini Penting
- PPh: memastikan redistribusi pendapatan, negara dapat dana buat layanan publik.
- Pajak Kekayaan: menahan akumulasi aset berlebihan, fair untuk masyarakat.
Kasus sosial: Freelancer sukses di Jakarta, punya banyak properti, tapi nggak bayar PBB & PPh final atas jual beli aset. Negara kehilangan potensi penerimaan pajak, masyarakat lain merasa unfair.
Tips Anti Ribet
- Catat semua penghasilan digital dan non-digital.
- Update daftar aset tiap tahun.
- Jangan tunda SPT Tahunan & PBB.
- Pakai e-Filing, e-Bupot, atau aplikasi pencatatan digital.
- Konsultasi untuk kasus kompleks, misal NFT, crypto, dan M&A kecil.
Kesimpulan
Pajak penghasilan fokus ke duit masuk, pajak kekayaan fokus ke apa yang lo punya & jual. Freelancer, Gen Z, dan millennial harus paham keduanya supaya:
- Tidak kena denda & bunga keterlambatan.
- Bisa memanfaatkan insentif pajak legal.
- Menjadi literasi finansial modern yang keren.
Kasus nyata dari YouTuber, barista side hustle, dan freelancer desain grafis menunjukkan: pajak itu manageable, bukan momok menakutkan. Catat, lapor, dan optimize legal, dijamin hidup lebih tenang dan aman dari DJP.
