Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran

konsultanpajak.or.id Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran: Apa yang Harus Lo Pahami untuk Kelola Pajak dengan Tepat?

Apa Itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran?

Lo mungkin sering denger istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran. Tapi, seberapa paham sih lo tentang apa itu? Intinya, PKP Pedagang Eceran adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) secara langsung kepada konsumen akhir. Kenapa bisa dibilang “eceran”? Soalnya, transaksi yang terjadi biasanya dalam jumlah kecil dan ditujukan untuk konsumsi pribadi atau akhir, bukan untuk dijual kembali.

Dan nggak cuma pedagang fisik yang jadi PKP, loh! Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga kini termasuk dalam definisi ini. Artinya, kalau lo jual barang atau jasa lewat platform online, lo juga bisa jadi PKP Pedagang Eceran.

Baca Juga: Sertifikat Elektronik Pajak untuk PKP

Peraturan yang Mengatur PKP Pedagang Eceran

Jadi, siapa aja yang terlibat dalam sistem PKP Pedagang Eceran ini? Nah, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang ini. Beberapa peraturan penting yang perlu lo pahami adalah:

• Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2021 yang mengubah beberapa ketentuan dalam PP No. 1 Tahun 2012 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 03/PJ/2022, khususnya yang menyebutkan bahwa PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada konsumen akhir adalah PKP Pedagang Eceran.
• PMK No. 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai DPP dan Besaran Tertentu PPN.

Kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran

PKP Pedagang Eceran bisa dibagi jadi dua kategori, loh. Yang pertama, adalah pengusaha yang sudah memenuhi syarat sebagai PKP, yang omzetnya lebih dari Rp4,8 miliar per tahun. Sedangkan yang kedua, adalah pengusaha yang belum memenuhi syarat, tapi memilih untuk mendaftar sebagai PKP.

Nah, buat yang sudah mencapai omzet lebih dari Rp4,8 miliar setahun, lo wajib melaporkan usaha lo buat dikukuhkan sebagai PKP. Dan kalau lo udah berstatus PKP, ini beberapa kewajiban yang perlu lo penuhi:

1. Memungut PPN dari setiap transaksi jual beli kepada konsumen akhir.
2. Membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli (nama, alamat, NPWP) serta tanda tangan penjual. Sebagai gantinya, bisa pakai bon kontan, karcis, kuitansi, atau bukti pembayaran lainnya.
3. Melaporkan PPN yang dipungut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Meskipun PPN yang tercantum dalam faktur pajak pedagang eceran merupakan pajak masukan, namun tidak dapat dikreditkan.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Faktur Pajak yang Digunakan oleh PKP Pedagang Eceran

Salah satu hal penting yang membedakan PKP Pedagang Eceran dengan PKP lainnya adalah jenis faktur pajak yang digunakan.

Faktur Pajak Digunggung adalah jenis faktur pajak yang digunakan oleh pedagang eceran. Ini merupakan kumpulan faktur yang digabung menjadi satu sebelum dihitung penghasilannya, baik itu dari transaksi dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, pedagang eceran gak perlu lagi bikin faktur pajak satu per satu untuk setiap transaksi. Keren kan?

Selain faktur pajak digunggung, ada juga faktur pajak sederhana. Faktur pajak sederhana ini gak perlu mencantumkan identitas pembeli, dan nomor seri faktur pajak sederhana bisa ditentukan sendiri oleh PKP.

Peraturan tentang Faktur Pajak Sederhana:
Faktur pajak sederhana ini diatur dalam PER-58/PJ/2010, yang mengharuskan PKP Pedagang Eceran untuk menyusun faktur dengan komponen berikut:

• Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP.
• Jenis BKP yang diserahkan.
• Harga jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicatat terpisah.
• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sudah dipungut.
• Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.

Namun, pembuatan faktur pajak sederhana ini gak harus pakai aplikasi e-Faktur, lho. Jadi, lo masih bisa pake manual atau sistem lainnya.

Contoh Faktur Pajak Pedagang Eceran

Contoh faktur pajak pedagang eceran bisa dilihat dalam transaksi sehari-hari seperti saat lo beli barang di minimarket atau toko online. Biasanya, faktur yang diterbitkan gak akan mencantumkan identitas lo sebagai pembeli, karena sifatnya adalah transaksi eceran.

Baca Juga:

• Pajak Jasa Maklon yang Sering Ke-skip Sama Pebisnis
• Peran Penting PJAP Buat Era Baru Pajak Digital
• Meterai Bukan Stiker Lucu, Bro!
• Apakah AI Training Data Kena Pajak?
• Pajak IoT Data

Tips Kelola e-Faktur PKP Pedagang Eceran

Buat lo yang menjalankan bisnis pedagang eceran dan udah jadi PKP, ada beberapa tips yang bisa bantu lo mengelola e-Faktur PKP Pedagang Eceran dengan lebih mudah:

1. Perhatikan Batas Waktu Setor PPN
   Jangan sampai telat, karena keterlambatan setor PPN bisa kena denda atau sanksi.
2. Laporkan SPT Masa PPN Tepat Waktu
   Patuhi tenggat waktu pelaporan SPT, supaya lo gak kena denda atau masalah perpajakan lainnya.
3. Manfaatkan Fitur Rekonsiliasi Faktur Pajak
   Untuk memudahkan proses rekonsiliasi dan menghindari kesalahan data, manfaatkan fitur otomatisasi yang ada di aplikasi e-Faktur.
4. Pahami Regulasi Faktur Pajak Terbaru
   Selalu update dengan regulasi terbaru, karena aturan pajak bisa berubah dari waktu ke waktu.
5. Gunakan Aplikasi e-Faktur Terintegrasi dengan Akuntansi Online
   Lo bisa pakai aplikasi seperti Mekari Klikpajak yang sudah terintegrasi dengan software akuntansi online Mekari Jurnal, buat mempermudah pembuatan faktur pajak, rekonsiliasi, dan pelaporan secara otomatis.

Kesimpulan

PKP Pedagang Eceran memegang peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN atas barang/jasa yang mereka jual ke konsumen akhir. Dengan memahami aturan pajak, cara pembuatan faktur pajak, dan tips pengelolaan e-Faktur, PKP Pedagang Eceran bisa menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan benar.

Jadi, jangan ragu untuk memperdalam pemahaman kamu tentang pajak, karena mengelola pajak dengan benar bukan hanya kewajiban, tapi juga kunci untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.