Artikel Pajak

Cara Membaca Peraturan Pajak Baru Tanpa Terjebak Ringkasan yang Terlalu Sederhana

Di sebuah whiteboard, IT business analyst menggambar alur cara membaca aturan pajak baru dari kiri ke kanan; kotaknya banyak; panah antarkotaknya justru putus; legal counsel melihat kontrak, controller melihat angka, dan Head of Tax melihat kewajiban. Ketika ketiganya membahas membaca konsiderans, definisi, ruang…

Cara Membaca Peraturan Pajak Baru Tanpa Terjebak Ringkasan yang Terlalu Sederhana Read More »

Peta Perubahan Pajak 2026 untuk Perusahaan: Coretax, Restitusi, Marketplace, dan Kuasa Pajak

Dua hari sebelum tenggat bukan waktu yang ideal untuk pertama kali membahas peta perubahan pajak 2026. Namun di banyak perusahaan, pada saat itulah Head of Tax menerima data final dari controller. Ada dorongan untuk segera menyelesaikan formulir, padahal memahami rezim restitusi PMK 28/2026 yang berlaku 1 Mei 2026…

Peta Perubahan Pajak 2026 untuk Perusahaan: Coretax, Restitusi, Marketplace, dan Kuasa Pajak Read More »

Ketika Aturan Pajak Berubah di Tengah Tahun, Mana yang Harus Diubah Dulu: Sistem, SOP, atau Kontrak?

Satu transaksi dipilih secara acak dalam review perubahan aturan di tengah tahun. controller bisa menunjukkan totalnya, tetapi tidak segera menemukan hubungan antara dokumen sumber dan perlakuan pajak. Head of Tax lalu bertanya, “Kalau transaksi ini diperiksa dua tahun lagi, apakah penjelasannya tetap sama?” Ruangan…

Ketika Aturan Pajak Berubah di Tengah Tahun, Mana yang Harus Diubah Dulu: Sistem, SOP, atau Kontrak? Read More »

Regulatory Watch Pajak 2026: Dokumen Apa yang Harus Dipantau CFO Setiap Bulan

Pesan dari controller masuk ke grup kerja menjelang sore: “Untuk regulatory watch bulanan, angka yang mana yang final?” Pertanyaan itu pendek, tetapi jawabannya tersebar di beberapa fungsi. Head of Tax memegang posisi pajak, IT business analyst mengetahui proses, dan legal counsel memahami dokumen. Ketiganya baru…

Regulatory Watch Pajak 2026: Dokumen Apa yang Harus Dipantau CFO Setiap Bulan Read More »

Dari Aturan ke SOP: Cara Perusahaan Menerjemahkan Regulasi Pajak Baru Tanpa Membuat Tim Kewalahan

Bayangkan rapat singkat antara Head of Tax dan legal counsel. Di layar ada satu isu: penerjemahan aturan ke SOP. “Kita ubah prosedurnya sekarang?” tanya legal counsel. Head of Tax tidak langsung menjawab. Ia menunjuk dua hal yang belum beres, yaitu membuat regulatory delta sebelum mengubah prosedur dan memisahkan…

Dari Aturan ke SOP: Cara Perusahaan Menerjemahkan Regulasi Pajak Baru Tanpa Membuat Tim Kewalahan Read More »

Regulasi Pajak 2026 Makin Data-Driven: Mengapa Kesalahan Master Data Bisa Jadi Risiko Fiskal

Sebuah perusahaan dapat menghitung tarif dengan benar dan tetap menghasilkan pelaporan yang salah. Penyebabnya sering bukan rumus, melainkan master data. NPWP vendor tertukar, status pegawai terlambat diperbarui, kode produk tidak menunjukkan objek PPN, atau satu akun marketplace masih memakai identitas lama. Pada…

Regulasi Pajak 2026 Makin Data-Driven: Mengapa Kesalahan Master Data Bisa Jadi Risiko Fiskal Read More »

Pajak Kripto Setelah PMK 50/2025: Hal yang Masih Sering Salah Dipahami Investor dan Bisnis

Investor kripto sering melihat laporan pajak dari sudut paling dekat: berapa yang dipotong platform saat transaksi. Bisnis melihatnya dari sudut lain: aset digital masuk ke treasury, pelanggan membayar dengan token, atau perusahaan memperoleh imbalan dari aktivitas tertentu. Kedua pihak dapat memakai kata “kripto”,…

Pajak Kripto Setelah PMK 50/2025: Hal yang Masih Sering Salah Dipahami Investor dan Bisnis Read More »

Empat Marketplace Jadi Pemungut PPh: Apa yang Harus Dicek Seller dan Tim Pajak pada 2026

Mulai 1 Juli 2026, empat penyelenggara marketplace ditunjuk DJP sebagai pihak lain yang memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri sesuai PMK 37 Tahun 2025. Keempatnya adalah PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli, PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia…

Empat Marketplace Jadi Pemungut PPh: Apa yang Harus Dicek Seller dan Tim Pajak pada 2026 Read More »

PMK 1/2026 dan Coretax: Perubahan Administrasi yang Perlu Dipahami Tim Finance

Tim finance sering berkenalan dengan aturan pajak melalui pesan error. Data pembayaran tidak terbaca, user tidak mempunyai role, dokumen belum dapat ditandatangani, atau transaksi gagal divalidasi. Pada saat itu, regulasi terasa seperti petunjuk teknis aplikasi. Padahal, perubahan administrasi Coretax menyentuh siapa…

PMK 1/2026 dan Coretax: Perubahan Administrasi yang Perlu Dipahami Tim Finance Read More »

KEP-71/PJ/2026 Setelah Musim SPT Badan: Pelajaran yang Perlu Dibawa ke Tahun Pajak Berikutnya

Musim SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 memberi pelajaran yang tidak boleh ditutup bersama folder pelaporan. Pada 30 April 2026, DJP menerbitkan KEP-71/PJ/2026 terkait implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Keputusan tersebut memberi kebijakan…

KEP-71/PJ/2026 Setelah Musim SPT Badan: Pelajaran yang Perlu Dibawa ke Tahun Pajak Berikutnya Read More »

Scroll to Top