Setelah PMK 44 Tahun 2026, pembicaraan tentang kuasa Wajib Pajak menjadi lebih luas. Konsultan Pajak tetap dapat menjadi kuasa, tetapi regulasi juga mengakui Pihak Lain yang memenuhi persyaratan dan keluarga. Bagi CFO, perubahan itu justru memperjelas satu hal: kemampuan “bisa mewakili” tidak cukup sebagai kriteria memilih konsultan. Status formal adalah gerbang minimum, sedangkan kualitas advisor ditentukan oleh kecocokan kompetensi, cara kerja, independensi, kapasitas tim, dan kemampuan mengubah aturan menjadi keputusan yang dapat dijalankan.

Mulai dari eligibility, lalu jangan berhenti di sana

Untuk Konsultan Pajak yang bertindak sebagai kuasa, PMK 44/2026 mengaitkan kompetensi formal dengan Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku dan registrasi dalam sistem administrasi DJP. Perusahaan memang harus memverifikasi hal itu. Akan tetapi, izin tidak menjawab apakah orang tersebut tepat untuk sengketa transfer pricing, restrukturisasi lintas negara, pajak sektor pertambangan, compliance ratusan cabang, atau personal tax eksekutif.

Procurement sering membuat kesalahan karena menggabungkan semua kemampuan pajak menjadi satu kotak. Padahal seorang advisor dapat sangat kuat dalam compliance tetapi tidak mempunyai pengalaman mendalam pada controversy. Tim lain mungkin unggul pada transaksi lintas negara tetapi tidak efisien mengelola pekerjaan bulanan berskala besar. Maka setelah legal eligibility lolos, evaluasi harus bergerak ke problem yang benar-benar dimiliki perusahaan.

Definisikan masalah sebelum meminta proposal

RFP yang hanya berbunyi “jasa konsultan pajak satu tahun” hampir pasti menghasilkan proposal yang sulit dibandingkan. Sebelum menghubungi vendor, petakan pekerjaan menjadi beberapa kelompok: compliance rutin, advisory, transaction support, audit assistance, objection atau litigation support, transfer pricing, international tax, dan project khusus. Tandai volume, deadline, sistem yang digunakan, jenis data, serta siapa owner internal.

Dengan peta itu, perusahaan dapat menilai apakah satu advisor menangani semuanya atau lebih sehat menggunakan beberapa specialist. Model satu pintu memang nyaman, tetapi convenience tidak boleh mengaburkan kompetensi. Sebaliknya, terlalu banyak advisor tanpa governance juga menciptakan biaya koordinasi dan risiko posisi yang tidak konsisten.

Uji siapa yang benar-benar akan bekerja

Nama partner senior di proposal sering terlihat meyakinkan. Pertanyaan yang lebih berguna adalah siapa yang akan membaca data, menyiapkan workpaper, menghadiri meeting, dan merespons ketika deadline tinggal dua hari. Minta struktur team aktual, peran setiap level, kapasitas, dan mekanisme penggantian personel. Untuk pekerjaan berulang, continuity sering lebih penting daripada presentasi awal yang impresif.

Perusahaan juga perlu mengetahui apakah pekerjaan penting akan dialihkan ke pihak lain. Subcontracting tidak selalu buruk, tetapi harus transparan. Data pajak mengandung informasi keuangan, transaksi, vendor, karyawan, dan strategi bisnis. Karena itu access control, confidentiality, dan lokasi penyimpanan dokumen seharusnya masuk evaluasi vendor, bukan dibahas setelah kontrak ditandatangani.

Cara berpikir lebih penting daripada jawaban cepat

Konsultan yang baik tidak harus selalu memberi jawaban pada menit pertama. Untuk isu material, jawaban yang bertanggung jawab biasanya dimulai dari fakta. Apa transaksi sebenarnya? Siapa para pihaknya? Kapan hak dan kewajiban timbul? Dokumen apa yang tersedia? Apakah ada pihak afiliasi? Apakah aturan yang dipakai masih current?

Dalam sesi seleksi, berikan mini-case yang relevan dengan bisnis. Lihat apakah kandidat langsung menebak tarif atau justru mengidentifikasi fakta yang belum ada. Minta mereka menjelaskan sumber hukum yang akan dipakai, uncertainty yang mungkin timbul, dan alternatif jika fakta berubah. Metode ini lebih informatif daripada meminta daftar klien tanpa memahami jenis pekerjaan yang pernah mereka lakukan.

Independensi dan conflict check jangan dianggap formalitas

Advisor pajak sering berada di tengah transaksi dengan banyak pihak: pemegang saham, auditor, counsel, bank, investor, atau counterpart. Konflik kepentingan dapat muncul walaupun tidak selalu dilarang secara otomatis. Yang penting adalah identifikasi, disclosure, dan pengelolaan yang tepat.

Sebelum engagement, minta conflict check yang cukup untuk scope tersebut. Untuk sengketa atau transaksi sensitif, tanyakan apakah firma juga bekerja untuk pihak lawan atau entitas terkait yang dapat mengganggu independensi. Untuk mantan pegawai Kementerian Keuangan yang akan berperan sebagai kuasa, PMK 44/2026 juga mengandung ketentuan integritas dan masa jeda yang harus dipahami. Procurement tidak perlu mengambil alih fungsi regulator, tetapi tidak boleh mengabaikan eligibility yang dapat diverifikasi.

Bedakan advice yang bagus dari advice yang enak didengar

Ada perusahaan yang tanpa sadar memilih advisor berdasarkan satu metrik: siapa yang menjanjikan beban pajak paling kecil. Itu ukuran yang berbahaya. Tax planning yang berkualitas tidak menjual kepastian palsu. Ia menjelaskan legal basis, fakta yang menjadi asumsi, downside, dokumentasi yang dibutuhkan, dan apa yang terjadi bila otoritas mengambil pandangan berbeda.

Minta contoh format deliverable yang telah dianonimkan atau contoh struktur memo. Apakah kesimpulan dipisahkan dari fakta? Apakah sumber hukum jelas? Apakah ada limitation? Apakah rekomendasi bisa diterjemahkan menjadi langkah untuk finance dan operations? Memo 50 halaman yang tidak menghasilkan keputusan bukan otomatis lebih baik dari memo delapan halaman yang terstruktur dan dapat dieksekusi.

SLA perlu mengukur kualitas respons, bukan hanya kecepatan

Retainer sering memakai response time sebagai KPI. Itu berguna, tetapi definisikan levelnya. Pertanyaan administratif sederhana dapat mempunyai SLA cepat. Isu yang membutuhkan riset hukum dan rekonsiliasi data tidak boleh dipaksa memberi kesimpulan final dalam waktu yang sama.

Buat kategori permintaan, misalnya routine, urgent operational, material advisory, dan controversy. Untuk masing-masing, tentukan acknowledgement time, target preliminary view, final deliverable, serta siapa yang dapat menyatakan pekerjaan selesai. Dengan cara ini, kecepatan tidak mendorong tim memberikan jawaban prematur.

Pastikan knowledge tidak berhenti di konsultan

Konsultan eksternal membawa keahlian, tetapi perusahaan tetap pemilik keputusan dan data. Setiap engagement yang material seharusnya meninggalkan artefak yang dapat dipakai internal: memo posisi, calculation file, source list, decision log, dan penjelasan perubahan dari posisi sebelumnya. Jika hanya ada email “sudah aman” tanpa reasoning, tax team akan kesulitan ketika personel berganti atau pemeriksaan datang dua tahun kemudian.

Masukkan knowledge transfer ke scope. Untuk project besar, jadwalkan sesi close-out. Minta advisor menjelaskan bukan hanya apa hasilnya, tetapi bagaimana hasil itu diperoleh dan data apa yang perlu dipelihara setelah project selesai.

Harga tetap penting, tetapi bandingkan total economics

Proposal termurah dapat menjadi mahal apabila banyak pekerjaan dianggap out-of-scope, senior review minim, atau deliverable harus direvisi berulang. Sebaliknya, firma besar tidak selalu merupakan pilihan optimal untuk pekerjaan rutin dengan proses yang sudah matang.

Bandingkan fee bersama asumsi volume, team composition, included meeting, travel, disbursement, specialist access, revision policy, dan out-of-scope rate. Lalu lihat biaya internal yang dibutuhkan untuk mengelola vendor. Model yang paling ekonomis adalah kombinasi fee eksternal, waktu internal, risiko rework, dan kualitas keputusan.

Decision matrix yang lebih sehat

Setelah PMK 44/2026, verification checklist dapat dimulai dari legal status untuk peran kuasa. Setelah itu beri bobot pada kompetensi sesuai scope, pengalaman industri, kualitas team, metodologi, conflict management, data security, SLA, knowledge transfer, dan fee transparency. Bobotnya tidak perlu sama untuk semua project. Audit besar membutuhkan profile berbeda dari compliance bulanan.

Terakhir, tentukan siapa yang mempunyai decision right. Konsultan memberi advice dan dapat mewakili sesuai kuasa, tetapi perusahaan tetap bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya. CFO dan tax manager harus memahami posisi yang diambil, bukan hanya menandatangani rekomendasi pihak luar. Dengan standar itu, PMK 44/2026 tidak menjadi alasan memilih advisor berdasarkan kartu izin semata. Ia menjadi titik awal untuk membangun procurement yang menilai legal eligibility sekaligus kualitas profesional yang benar-benar dibutuhkan bisnis.

Minta evidence, bukan sekadar klaim kapabilitas

Proposal sering menyebut pengalaman “menangani berbagai industri” atau “didukung tim berpengalaman”. Ubah klaim umum menjadi evidence yang dapat dievaluasi. Minta contoh jenis isu yang pernah ditangani tanpa meminta data rahasia klien, struktur quality review, siapa yang menandatangani technical conclusion, dan bagaimana perubahan regulasi dipantau. Untuk project transfer pricing, misalnya, tanyakan siapa yang melakukan functional analysis dan benchmarking. Untuk controversy, tanyakan bagaimana tim membangun chronology, evidence index, dan response control. Jawaban operasional memberi gambaran lebih baik daripada daftar logo.

Periksa juga kapasitas pada bulan sibuk. Firma yang bagus tetapi overload dapat menghasilkan response time yang tidak sesuai kebutuhan. Minta estimasi client load tim inti, backup partner, serta mekanisme escalation ketika personel utama tidak tersedia. Ini terutama penting untuk pekerjaan dengan statutory deadline yang tidak dapat dinegosiasikan.

Jangan abaikan kemampuan bekerja dengan sistem perusahaan

Tax advisory saat ini tidak lagi berdiri di luar data. Konsultan yang menangani perusahaan besar harus mampu memahami extract ERP, reconciliation, data lineage, dan kontrol akses. Mereka tidak harus menjadi software engineer, tetapi harus dapat menjelaskan field apa yang dibutuhkan dan menghindari kebiasaan meminta “semua GL” tanpa hypothesis. Advisor yang data-literate mempercepat analysis dan mengurangi transfer file sensitif yang tidak perlu.

Saat due diligence vendor, tanyakan bagaimana file dikirim, berapa lama disimpan, siapa yang bisa mengakses, dan bagaimana data dihapus setelah engagement. Untuk pekerjaan berulang, sepakati naming convention dan repository sehingga internal tax team dapat menelusuri versi final. Aspek ini mungkin tidak muncul dalam PMK 44/2026, tetapi sangat menentukan kualitas hubungan profesional setelah legal eligibility terpenuhi.

Gunakan masa percobaan secara terukur

Jika dua kandidat terlihat setara, perusahaan dapat memulai dengan project yang scope-nya terbatas dan dapat dinilai. Ukur ketepatan issue spotting, kualitas pertanyaan, kemampuan menjelaskan, kedisiplinan deadline, dan jumlah rework. Jangan memilih pilot yang terlalu remeh karena tidak menguji kompetensi sebenarnya. Setelah project selesai, tax team dan stakeholder bisnis memberi feedback terstruktur. Data kecil dari pengalaman nyata sering lebih berguna daripada presentasi procurement yang sangat polished.

Pada akhir seleksi, dokumentasikan alasan pemilihan dalam decision note singkat. Catat kandidat, scope, keunggulan, risiko, fee, dan alasan final. Catatan ini membantu ketika procurement ditanya mengapa firma tertentu dipilih dan menjadi benchmark pada renewal berikutnya. Evaluasi vendor lalu berubah dari selera personal menjadi proses yang dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.