Perubahan tentang kuasa Wajib Pajak pada 2026 bukan sekadar soal siapa yang boleh datang ke kantor pajak atau mengakses proses administrasi. Bagi perusahaan, keluarga, dan profesional, pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang secara sah dapat menerima kuasa, bukti apa yang harus tersedia, dan sampai di mana kewenangan itu berjalan. PMK 44 Tahun 2026 memberi kerangka baru yang lebih jelas. Aturan ini diundangkan pada 6 Juli 2026 dan berlaku setelah satu hari sejak tanggal pengundangan, sekaligus mencabut PMK 229/PMK.03/2014.

Tiga kategori kuasa yang perlu dibedakan

PMK 44/2026 menyebut tiga kelompok yang dapat ditunjuk sebagai kuasa melalui Surat Kuasa Khusus: Konsultan Pajak, Pihak Lain, dan Keluarga. Pemisahan kategori ini penting karena syaratnya tidak identik. Konsultan Pajak adalah orang yang mempunyai izin sesuai ketentuan profesi konsultan pajak. Pihak Lain adalah orang selain Konsultan Pajak dan keluarga yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar. Keluarga didefinisikan sebagai suami, istri, atau orang yang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat kedua dengan Wajib Pajak.

Perusahaan tidak sebaiknya menerjemahkan daftar ini menjadi kesimpulan bahwa semua orang dalam tiga kategori tersebut otomatis dapat menangani semua perkara pajak. Status sebagai kategori yang dapat ditunjuk adalah pintu masuk. Setelah itu masih ada persyaratan kompetensi, registrasi, ruang lingkup izin, integritas, Surat Kuasa Khusus, dan batas tugas yang benar-benar diberikan oleh Wajib Pajak.

Kompetensi tidak diperlakukan sama

Untuk Konsultan Pajak, kompetensi tertentu di bidang perpajakan dibuktikan dengan Izin Konsultan Pajak. Untuk Pihak Lain, bukti kompetensinya adalah Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku. Keduanya juga harus terdaftar dalam sistem administrasi DJP. Jika izin atau SKT sedang dibekukan atau dicabut, orang tersebut tidak dapat ditunjuk sebagai kuasa dalam kondisi yang diatur PMK 44/2026.

Keluarga mendapat perlakuan berbeda. PMK 44/2026 mengecualikan keluarga dari syarat kompetensi teknis tersebut. Pengecualian ini memudahkan Wajib Pajak orang pribadi yang memang sering dibantu anggota keluarga. Namun kemudahan administratif tidak sama dengan rekomendasi bahwa keluarga selalu menjadi pilihan terbaik. Sengketa yang kompleks, transaksi lintas negara, pemeriksaan dengan data besar, atau restrukturisasi usaha tetap membutuhkan kemampuan teknis yang sesuai dengan risikonya.

Surat Kuasa Khusus adalah pusat kewenangan

Kuasa pajak bukan blank cheque. Surat Kuasa Khusus harus menunjuk pelaksanaan hak atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. PMK 44/2026 mengharuskan dokumen tersebut paling sedikit memuat identitas pemberi dan penerima kuasa, status penerima kuasa, hak atau kewajiban tertentu yang dikuasakan, serta masa berlakunya. Surat dapat dibuat secara elektronik atau dalam bentuk kertas sesuai mekanisme yang ditentukan.

Bagi tax manager, implikasinya praktis. Jangan menyimpan satu surat kuasa generik lalu menganggapnya berlaku untuk setiap tindakan selama bertahun-tahun. Ketika ada pemeriksaan, keberatan, permohonan tertentu, atau kewajiban yang berbeda, cek apakah scope pada surat kuasa memang mencakup proses tersebut. Kesalahan scope sering baru terlihat ketika deadline sudah dekat, padahal masalahnya dapat dicegah pada saat dokumen dibuat.

Keluarga tetap membutuhkan bukti hubungan

Ketika penerima kuasa adalah keluarga, Surat Kuasa Khusus tetap diperlukan. Hubungan keluarga juga harus didukung dokumen. PMK 44/2026 menyediakan jalur berupa salinan Kartu Keluarga apabila penerima kuasa tercantum dalam KK yang sama, atau surat pernyataan pemberi kuasa apabila tidak tercantum dalam satu KK. Detail ini penting karena kategori keluarga dalam PMK mempunyai definisi legal, bukan sekadar orang yang secara sosial dianggap dekat.

Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, praktik terbaiknya adalah memisahkan dua pertanyaan. Pertama, apakah anggota keluarga secara hukum dapat ditunjuk. Kedua, apakah orang tersebut memang memahami transaksi dan mampu mengelola proses yang dikuasakan. Dua pertanyaan itu dapat menghasilkan jawaban berbeda.

Batas terbesar: tanggung jawab tidak pindah

Pasal mengenai penunjukan kuasa menegaskan bahwa Wajib Pajak tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang dikuasakan. Ini titik yang sering salah dipahami. Menggunakan konsultan, karyawan berstatus Pihak Lain, atau anggota keluarga tidak memindahkan risiko kepatuhan menjadi milik penerima kuasa sepenuhnya.

Dalam perusahaan, konsekuensinya adalah management tetap harus mempunyai governance. Siapa yang menyetujui posisi pajak? Siapa yang memberi fakta kepada kuasa? Siapa yang memastikan data yang disampaikan benar? Siapa yang membaca kembali dokumen sebelum diserahkan? Jika seluruh jawaban hanya menunjuk konsultan eksternal, operating model perusahaan terlalu bergantung pada pihak luar.

Ada pula batas berdasarkan klasifikasi izin atau SKT. Kuasa wajib menjalankan perannya sesuai klasifikasi yang dimiliki. Karena itu procurement tidak cukup meminta foto kartu atau sertifikat. Status current, klasifikasi, registrasi, dan hubungan dengan scope pekerjaan harus diperiksa pada saat engagement dan diperiksa kembali ketika kondisinya berubah.

Cooling-off untuk mantan pegawai Kementerian Keuangan

PMK 44/2026 juga membawa dimensi integritas yang lebih eksplisit. Untuk kategori tertentu dari mantan pegawai Kementerian Keuangan, terdapat masa jeda lima tahun sejak hubungan kerja berakhir sebelum dapat menjadi kuasa, disertai persyaratan lain yang relevan. Bagi calon klien, ini bukan isu reputasi semata. Onboarding advisor perlu mencatat latar belakang yang berpengaruh pada eligibility, tanggal hubungan kerja berakhir, serta dokumen yang mendukung status tersebut.

Perusahaan tidak perlu melakukan investigasi berlebihan terhadap setiap vendor. Namun untuk pihak yang akan menerima akses data sensitif dan bertindak mewakili Wajib Pajak, verifikasi formal adalah kontrol dasar.

Masa transisi sampai akhir 2026

PMK 44/2026 juga mengatur ketentuan peralihan. Seseorang selain Konsultan Pajak yang memiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal perpajakan sekurang-kurangnya Diploma III dari perguruan tinggi dengan status yang dipersyaratkan masih dapat ditunjuk sebagai kuasa sampai 31 Desember 2026 melalui mekanisme transisi yang diatur. Artinya, status yang dapat dipakai pada Agustus 2026 belum tentu identik dengan status yang tersedia setelah periode transisi berakhir.

Tax team yang sedang menyusun daftar kuasa untuk 2027 sebaiknya tidak menunggu Desember. Pisahkan daftar konsultan berizin, Pihak Lain ber-SKT, keluarga, dan orang yang masih menggunakan ketentuan transisi. Beri tanggal recheck pada setiap record. Cara ini jauh lebih aman daripada baru mengetahui perubahan eligibility ketika surat kuasa sedang dibutuhkan.

Checklist keputusan untuk Wajib Pajak

Sebelum menunjuk kuasa, mulai dari proses yang hendak dikuasakan, bukan dari nama orang. Tentukan jenis hak atau kewajiban, periode pajak, deadline, kompleksitas teknis, dan tingkat akses data. Setelah itu pilih kategori kuasa yang sah dan sesuai. Verifikasi izin atau SKT bila diperlukan, status registrasi DJP, hubungan keluarga bila memakai jalur keluarga, dan ketentuan cooling-off bila relevan.

Tahap berikutnya adalah menyusun Surat Kuasa Khusus dengan scope yang cukup spesifik. Setelah kuasa aktif, buat jalur komunikasi yang jelas: siapa pemberi instruksi, siapa pemberi data, siapa yang menyetujui posisi, dan bagaimana dokumen final disimpan. Ketika kuasa berakhir, akses sistem dan arsip juga perlu ditutup atau dialihkan secara tertib.

PMK 44/2026 memberi lebih banyak pilihan, tetapi justru membuat kualitas governance semakin penting. Perusahaan yang hanya bertanya “siapa yang boleh jadi kuasa” baru menyelesaikan separuh pekerjaan. Pertanyaan lengkapnya adalah siapa yang eligible, kompeten untuk masalahnya, diberi kewenangan yang tepat, dan dapat bekerja dalam kontrol yang membuat Wajib Pajak tetap memahami apa yang dilakukan atas namanya.

Dari kuasa ke operating control

Untuk Wajib Pajak badan, perubahan ini sebaiknya diterjemahkan menjadi master register kuasa. Satu baris per kuasa cukup jika field-nya tepat: entitas pemberi kuasa, nama penerima, kategori menurut PMK 44/2026, izin atau SKT bila relevan, proses yang dikuasakan, periode, masa berlaku, tanggal verifikasi, dan owner internal. Register memudahkan tax team membedakan dokumen yang masih aktif, surat yang sudah berakhir, serta kuasa yang menggunakan ketentuan transisi. Ketika ada pergantian konsultan atau personel, akses Portal Wajib Pajak dan penyimpanan dokumen juga dapat direview bersama. Kontrol seperti ini tidak menambah substansi hukum, tetapi mencegah perusahaan menggunakan status lama tanpa sadar.

Hal lain yang perlu dijaga adalah pemisahan antara penunjukan kuasa dan penunjukan orang yang membantu kuasa. PMK mengatur mekanisme tertentu ketika kuasa menunjuk pegawai atau orang lain untuk membantu pelaksanaan tugas. Perusahaan sebaiknya mengetahui siapa saja yang benar-benar mendapat akses informasi dan hadir dalam proses, bukan hanya nama partner yang tercantum dalam engagement letter. Bila tim eksternal berubah, daftar akses dan confidentiality acknowledgement perlu ikut diperbarui.

Skenario yang sering muncul

Misalkan sebuah PT menunjuk Konsultan Pajak untuk pemeriksaan Tahun Pajak tertentu. Di tengah proses, perusahaan ingin kuasa yang sama juga menangani permohonan lain pada periode berbeda. Jangan berasumsi surat lama otomatis mencakupnya. Buka Surat Kuasa Khusus, baca jenis hak atau kewajiban yang dikuasakan, masa berlaku, dan cakupan periodenya. Jika perlu surat baru, buat sebelum tindakan dilakukan. Pendekatan ini mengurangi debat administratif dan memberi jejak yang lebih bersih ketika dokumen diperiksa beberapa tahun kemudian.

Skenario kedua adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memberi kuasa kepada anaknya untuk membantu proses administrasi, lalu muncul isu transaksi luar negeri yang kompleks. Status keluarga membuat anak tersebut dapat menjadi kuasa tanpa syarat kompetensi teknis, tetapi tidak membuat masalah lintas negara menjadi sederhana. Wajib Pajak dapat tetap mempertahankan bantuan keluarga untuk koordinasi sambil melibatkan profesional untuk analysis teknis. PMK memberi pilihan kategori kuasa; governance menentukan bagaimana pilihan itu dipakai secara bertanggung jawab.

Satu kontrol terakhir adalah revalidation saat fakta berubah. Jika izin kuasa dibekukan, hubungan keluarga berubah tidak relevan dengan scope, Wajib Pajak mencabut kuasa, atau masa berlaku surat berakhir, register harus menunjukkan tanggal berhenti dan tindak lanjut. Jangan menunggu annual review. Status kuasa adalah data operasional yang dapat berubah di tengah proses. Dengan disiplin ini, perusahaan dapat memanfaatkan fleksibilitas PMK 44/2026 tanpa kehilangan jejak siapa yang berwenang bertindak pada setiap titik waktu dan tetap dapat diaudit kembali dengan cepat.